Pasca Reses, DPR Panggil Menteri Jero Wacik

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana akan berjuang agar 7 persen saham itu diberikan ke­pada pemda setempat. Untuk itu, pihaknya berencana me­mang­gil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik.

“Jadwal kami setelah reses mem­pertanyakan masalah dives­tasi Newmont,” kata Sutan.

Anggota Komisi II DPRD Sum­bawa Barat Sahril Amin Dea Naga mengatakan, pemerintah harus legowo menyerahkan pro­ses di­vestasi ke Pemda NTB seiring diperpanjangnya batas waktu proses divestasi untuk ke­empat kalinya hingga 31 Januari 2013.

“Menkeu sebaiknya lebih arif dan bijaksana atas apa yang di­putuskan Mahkamah Kon­sti­tusi (MK). Hentikan proses dives­tasi yang dilakukan Pusat In­vestasi Pemerintah (PIP) dan serahkan sisa saham ke Pemda NTB,” ujar Sahril kepada Rak­yat Merdeka.

Menurut dia, saham tersebut akan lebih bermanfaat jika di­mi­liki dan dikelola pemda. Selain bisa menguatkan bargaining position, saham itu bisa memberi keuntungan besar bagi daerah.

“Nanti dalam pengelo­la­an (sa­ham), daerah bisa me­ng­ambil mitra yang lain. Peme­rintah pu­sat nggak perlu takut, jangan terus ngo­­tot tidak mau menye­rahkan 7 per­­sen kepada daerah,” cetus Sahril.

Terlebih, lanjutnya, MK sudah memu­tuskan proses divestasi 7 persen saham Newmont yang dilakukan pemerintah harus memperoleh izin DPR, sementara DPR me­nyetujui agar proses ter­sebut dise­rahkan ke pemda.

“Komisi VII dan XI DPR sudah setuju, pimpinan DPR malah sudah menyurati pemda menya­ta­kan per­setu­juannya,” klaimnya.

Pengamat pertambangan Dinul Haq menilai, salah satu penyebab berbelit-belitnya proses penye­ra­han divestasi ke daerah karena internal manajemen Newmont yang masih didominasi tenaga kerja dari luar daerah (Sumbawa).

Karena itu, Sumbawanisasi jabatan-jabatan strategis di dalam manajemen Newmont sangat pen­ting dilakukan. Mengingat, yang merasakan secara langsung dampak keberadaan tambang adalah warga Sumbawa, baik dampak lingkungan, sosial, po­litik, budaya dan lain-lain.

Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah tetap me­nginginkan porsi saham dives­tasi Newmont sebesar 7 persen. Ala­sannya, kepemilikan saham bisa menjadi alat kontrol peme­rintah ter­hadap perusahaan asing  sesuai isi kontrak karya. [Harian Rakyat Merdeka]