Menteri Tifatul Bakal Digarap DPR Soal Aturan TV Digital

Direktur Eksekutif Institute of Community and Media De­velopment (Incode) Yudah Pra­koso mengemukakan, Permen tersebut tidak sesuai dengan Un­dang-Undang (UU) Nomor 32 tentang Penyiaran, UU Nomor  36 tahun 1999 tentang Tele­ko­munikasi dan Peraturan Pe­me­rintah (PP) Nomor 50 tahun 2005 tentang TV swasta.

“Incode secara resmi sudah mendaftarkan uji materi kedua Permen itu ke MA. Setelah ber­kon­sultasi dengan pihak MA, In­code akan segera melengkapi beberapa berkas yang dinilai ma­­sih kurang,” kata Yudah.

Seperti diketahui, Permen No. 22 tahun 2011 mengatur soal pe­nyelenggaraan penyiaran TV digital terestrial penerimaan te­tap tidak berbayar. Sementara Per­men No. 23 tahun 2011 berisi ren­cana induk frekuensi radio untuk keperluan TV siaran di­gital te­restrial pada pita fre­kuensi radio 478-694 MHz.

Berkaitan dengan masalah itu, anggota Komisi I DPR Roy Sur­yo mengatakan, gugatan Per­men tersebut ke MA meru­pakan salah satu bentuk res­pons ma­syarakat terhadap se­buah ke­bijakan yang salah.

“Tapi, sejauh mana materi gu­gatannya, secara rinci saya be­lum mengetahui gugatannya. Yang terpenting kalau tujuannya untuk masyarakat, kami men­dukung. Perlu diingat, jangan sampai isi materi gugatan hanya memuat kepentingan organisasi saja,” ujar Roy saat dihubungi Rakyat Mer­deka, kemarin.

Roy juga mengatakan, Komisi I akan segera menjad­wal­kan per­temuan dengan Men­kominfo Tifatul Sembiring terkait aturan TV digital tersebut.

Menanggapi uji materi yang diajukan Incode tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Ke­menterian Komunikasi dan In­formatika (Kemenkominfo) Ga­tot S Dewa Broto membantah bah­wa aturan TV digital tak me­miliki dasar hukum. Pasalnya, Permen itu sudah dilakukan uji publik pada Juli dan Agustus 2011, se­hingga aturan TV digital tak me­nyalahi aturan yang sudah ada.

“Hasil uji publik hingga saat ini masih bisa diakses di website Kominfo,” kata Gatot di Jakarta, Senin (30/7).

Apalagi, lanjutnya, Menkom­info Tifatul Sembiring sudah sampai lima kali memberikan pa­paran seleksi digital di Komi­si I DPR. Bahkan, kata Gatot, saat Komisi I DPR meminta penun­daan, pihak Kemenkominfo taat menundanya. “Tapi ketika tidak ada perintah penundaan pada hearing berikutnya, ya Kemen­kominfo mulai melakukan se­leksi,” kata Gatot.

Menurutnya, sah-sah saja ka­lau ada yang menggugat atau uji ma­teri terhadap Permen terkait di­gitalisasi televisi. “Itu hak me­reka. Toh, bukan sekali ini saja di­gugat oleh pihak lain. Sebe­lumnya, Per­men tentang Jasa Pre­mium juga pernah digugat ke MA oleh Indo­nesia Mobile & On­line Con­tent Ass­ociation (IMOCA),” ujar Gatot.

Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang lolos menuju tahap seleksi berikutnya. Pe­ru­sahaan tersebut terdiri dari pe­rusahaan TV swasta nasional, seperti RCTI dan Trans TV.

“Undang-Undang Penyiaran memang tidak secara eksplisit menyebut digi­talisasi. Tapi su­dah disebut secara jelas di Per­aturan Pe­me­rintah (PP). Jika PP-nya nggak nyebut, baru itu sah dianggap bo­long dasar hu­kum­nya,” pung­kasnya. [Harian Rakyat Merdeka]