Chatbot AI yang disetujui oleh pemerintah China menyebut invasi Beijing ke Taiwan kemungkinan besar akan terjadi. Chatbot tersebut bahkan menyebut Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari China.
Mengutip
The Independent, sejumlaah chatbot AI telah disetujui oleh pemerintah China baru-baru ini. Itu termasuk bot bernama Ernie dan dikembangkan oleh raksasa teknologi Baidu dan Doubao milik pemilik TikTok, ByteDance.
Ketika
Bloomberg menguji beberapa layanan AI ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah memengaruhi keakuratan informasi yang diberikan oleh chatbot ini, mereka menemukan bahwa layanan tersebut tampaknya dilatih untuk mengikuti arahan Partai Komunis yang berkuasa.
Ketika ditanya apakah Taiwan adalah sebuah negara, semua chatbot yang diuji dilaporkan mengatakan bahwa pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu adalah bagian dari China. Chatbot Ernie dari Baidu dilaporkan mengatakan kemungkinan besar militer China akan mengambil alih Taiwan.
Ketika diminta untuk menanggapi pertanyaan yang mungkin dianggap konten sensitif, bot Ernie ditemukan mengubah topik pembicaraan. Sementara Zhipu akan menghapus tanggapannya jika dianggap kontroversial.
Alat AI generatif tersebut dilatih dengan menganalisis data dalam jumlah besar untuk merespons pertanyaan pengguna dengan balasan unik yang mirip manusia.
Misalnya, ChatGPT OpenAI telah menunjukkan berbagai kemampuan, mulai dari merangkum penelitian yang kompleks, menjawab pertanyaan logis, dan juga memecahkan ujian sekolah bisnis dan kedokteran yang dianggap penting agar siswa dapat lulus.
Sejumlah perusahaan China berupaya membuat chatbot AI versi mereka sendiri, sehingga mendorong regulator dunia maya mengeluarkan aturan dasar bagi perusahaan yang mengembangkan layanan AI generatif.
Namun sebelum peluncuran chatbot ini, pemerintah China melakukan upaya selama beberapa bulan untuk mengatur industri AI generatif.
Beberapa aturan yang diusulkan berupaya untuk memastikan konten sistem AI China mencerminkan nilai-nilai inti sosialis dan menghindari informasi yang meremehkan kekuasaan negara atau persatuan nasional.
BERITA TERKAIT: