Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai keputusan pemecatan tersebut sudah tepat dan sebanding dengan bobot pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.
Menurutnya, penyelewengan kewenangan tersebut tidak hanya mencederai kehormatan Korps Bhayangkara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
"Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," kata Habiburokhman dalam keterangan resminya, Rabu, 11 November 2026.
Legislator Gerindra ini menegaskan, penyalahgunaan instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang semestinya digunakan untuk melindungi keamanan negara dapat berdampak serius terhadap kredibilitas institusi, rasa aman masyarakat, hingga tatanan hukum.
Habiburokhman menyebut keputusan PTDH tersebut menjadi penegasan komitmen Polri dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran berat yang dilakukan anggotanya, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Ia juga meminta ketegasan serupa diterapkan terhadap seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara penyadapan tersebut.
Mereka yang terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal sebagai bentuk penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
"Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya.
Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus penyadapan ilegal. 
BERITA TERKAIT: