Jika benar terjadi, proses tersebut tetap harus disikapi DPR, bukan ditentukan oleh Presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia merespons pernyataan Istana mengenai niat Gibran mengundurkan diri.
“Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, jika pengunduran diri itu benar terjadi, DPR harus menilai dan menyikapinya. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti posisi pengunduran diri Gibran, termasuk apakah ada surat resmi yang disampaikan.
“Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak,” ujarnya.
Di sisi lain, Doli menyebut komunikasi lintas fraksi terkait penggunaan hak menyatakan pendapat terus berlangsung setelah masa sidang DPR dimulai. Ia memastikan sudah ada anggota Partai Golkar yang mengajukan hak tersebut.
“Dari hasil monitor dan komunikasi dari teman-teman lintas fraksi sampai sejauh ini teman-teman ada terus yang menyampaikan keinginannya untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat oleh DPR,” jelasnya.
Doli juga mengonfirmasi bahwasannya sudah ada anggota Golkar yang mengajukan usulan tersebut.
“Ada.” singkatnya.
Doli menilai DPR tidak bisa berdiam diri menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan Gibran. Menurutnya, setelah proses hukum selesai, tindak lanjutnya menjadi perhatian publik terhadap DPR.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah tertinggi kita,” tegasnya.
Ia pun menyatakan berpeluang ikut menggunakan hak menyatakan pendapat. Saat ditanya apakah akan ikut menandatangani usulan tersebut, Doli menjawab, “Insya Allah.”
Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak cukup hanya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 
BERITA TERKAIT: