Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah akan terlebih dahulu melihat apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.

"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.

Budi menjelaskan, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus dilihat secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir pengadaan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait," jelasnya.

Menurut Budi, KPK melalui pendekatan pencegahan juga telah berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar berhati-hati dalam proses pengadaan barang dan jasa. Terlebih, sektor tersebut berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi.

Ia juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," tegas Budi.

Meski demikian, KPK belum memastikan langkah pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung.

"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa," tandasnya.

Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.

Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.

Sorotan tersebut turut menjadi perhatian lantaran Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.