Terlebih, pengunduran diri tiga pimpinan PSI itu dilakukan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi.
“(Ditambah) masukan dari beberapa partai yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur semakin menguatkan akhir dari politik dinasti Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, kepada
RMOL, sesaat lalu, Senin, 10 November 2026.
Di sisi lain, Neni menilai pengunduran diri ketiganya tanpa diikuti pelepasan jabatan di kabinet menunjukkan adanya upaya menyelamatkan posisi masing-masing di tengah tekanan politik.
"Mundurnya para kader PSI tanpa mundur dari jabatannya di kabinet ini menjadi sinyal meredupnya PSI dan masing-masing sedang menyelamatkan diri pasca kasus penyadapan Listyo Sigit,” ujar Neni.
Menurut Neni, momentum pengunduran diri tersebut juga menarik karena bertepatan dengan agenda DPR yang akan membahas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait skandal penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dia melihat, sejumlah partai politik yang mulai menyuarakan desakan agar Gibran mundur turut memperkuat tekanan terhadap dinasti politik yang dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Kepercayaan publik kepada PSI sudah hilang, kecuali para kadernya di internal," tegasnya.
Neni menambahkan, dinamika politik saat ini memperlihatkan adanya proses reposisi sejumlah aktor politik.
Kondisi tersebut, kata Neni, mengindikasikan tekanan terhadap konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak era Jokowi.
“Khususnya jaringan politik yang selama ini memiliki kedekatan dengan PSI dan lingkar kekuasaan sebelumnya,” pungkasnya.
Pengunduran diri Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka, dinilai menjadi sinyal melemahnya kekuatan politik partai berlambang gajah. 
BERITA TERKAIT: