“Ya, kita kita hormati hak seseorang ya “untuk mencari keadilan”. Misalnya Mas Gibran mau mencari berupaya dulu misalnya apa menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.
Namun demikian, Saan menegaskan bahwa Pimpinan DPR RI secara paralel akan tetap mengakomodir semua usulan dari para Anggota DPR RI yang ingin menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.
“Iya (secara paralel), enggak ada masalah kan?” kata Legislator NasDem ini.
Ditanya lebih jauh mengenai apakah usulan HMP dari sejumlah Anggota DPR sudah diserahkan ke meja Pimpinan DPR, Saan mengaku bahwa secara resmi belum ada hingga saat ini.
“Belum, belum ada. Sampai hari ini kita belum menerima apa usulan inisiatif HMP dari anggota. Jadi sampai hari ini kita belum,” tegas Saan.
Sementara itu, terkait apakah Pimpinan DPR RI sudah membahas sikap Gibran yang menyatakan bakal bertempur di PTUN terkait polemik ijazah SMA-nya, Saan mengaku belum ada pembicaraan itu di level pimpinan DPR.
Ia hanya menegaskan bahwa Pimpinan DPR pada prinsipnya hanya menunggu usulan resmi dari para anggota DPR terkait pemakzulan Gibran. Sebab, hal itu merupakan hak konstitusional dari para anggota untuk menyampaikan mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpretasi, interpelasi, dan lain-lain.
“Itu kita tunggu. Yang kedua, kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming angkat bicara perihal pengunduran dirinya saat jumpa pers di Istana Wapres, petang tadi, 10 November 2026.
Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.
Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut Prabowo sudah dianggap seperti ayah sendiri.
"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut membahas polemik keabsahan ijazah dan latar belakang pendidikan Gibran. Menurut Gibran, Prabowo menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA (Mahkamah Agung)," tandasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghormati sikap Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan melanjutkan langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah. 
BERITA TERKAIT: