Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan pernyataan tersebut justru berpotensi membuka persoalan politik dan hukum yang lebih luas, bergantung pada materi yang nantinya diungkap.
"Dalam negara hukum, yang harus diuji bukan hanya legalitas tindakan penyadapan, tetapi juga substansi informasi yang menjadi alasan dilakukannya tindakan tersebut," kata Saiful kepada RMOL, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Saiful, apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Namun, apabila terdapat indikasi kuat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang menjadi latar belakang penyadapan, substansi informasi tersebut juga perlu diperiksa.
Ia mengingatkan, dugaan adanya pelanggaran hukum tidak serta-merta membenarkan tindakan penyadapan yang dilakukan secara ilegal.
Saiful juga meminta agar pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh dan tidak selektif. Sebab, informasi yang disampaikan hanya sebagian berpotensi menimbulkan persepsi yang menguntungkan salah satu pihak.
"Jangan sampai yang dibuka hanya bagian yang menguntungkan satu pihak, sementara informasi yang berpotensi menjelaskan persoalan secara utuh justru disembunyikan. Publik membutuhkan pengungkapan yang komprehensif, bukan pengungkapan yang parsial atau selektif," ujarnya.
Saiful menambahkan, pengungkapan kasus penyadapan tidak boleh berubah menjadi alat tawar-menawar politik. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah kebenaran secara utuh serta pertanggungjawaban hukum yang adil.
"Jangan sampai pengungkapan ini justru menjadi alat tawar-menawar politik, karena yang dibutuhkan publik bukan saling membuka aib atau saling mengancam, melainkan kebenaran yang utuh dan pertanggungjawaban hukum yang adil," tegasnya.
Ia menilai, apabila materi yang diungkap menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum serius, pihak yang menjadi sasaran penyadapan juga harus siap menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan hukum.
"Jadi, buka-bukaan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Pihak yang melakukan penyadapan bisa dipersoalkan apabila tidak memiliki dasar hukum yang sah, tetapi pihak yang menjadi sasaran juga bisa menghadapi konsekuensi apabila materi yang terungkap menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang serius," pungkas Saiful.
Pernyataan Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menyatakan siap buka-bukaan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara dinilai bisa menjadi pedang bermata dua. 
BERITA TERKAIT: