Temuan ICW, pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) besarnya mencapai Rp14,69 miliar. Ini terdiri dari satu kampanye bersama Kemenbudristek sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, mengatakan pihaknya akan mendalami dasar penganggaran, mekanisme pengadaan, hingga hasil yang diperoleh dari kerja sama tersebut.
Menurut Daniel, persoalan ini semakin serius lantaran ICW turut menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad.
"Persoalan ini makin serius karena ICW menyoroti dugaan konflik kepentingan (conflict of interest). Raffi Ahmad tercatat sebagai pemegang saham pengendali RANS, sementara ia juga pejabat publik yang menerima gaji dari APBN. Pengadaan yang melibatkan pihak terafiliasi dengan pejabat publik rentan melanggar asas kepatutan dan merusak kepercayaan publik,” tegas Daniel kepada RMOL, Rabu, 11 November 2026.
Daniel pun mendorong KKP membuka dokumen pengadaan secara transparan, termasuk menjelaskan dasar penunjukan perusahaan dan urgensi penggunaan jasa influencer tersebut. Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau aparat pengawas terkait melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut.
"Kami mendorong KKP membuka dokumen pengadaan secara transparan dan menjelaskan dasar penunjukan serta urgensinya,” tegas Legislator PKB ini.
Lebih jauh, Daniel menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan menjadikan persoalan ini sebagai bahan pengawasan dan evaluasi anggaran KKP agar penggunaan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan dan pembudidaya.
Kami di Komisi IV akan menanyakan kepada Menteri KKP terkait dengan anggaran untuk influencer tersebut, dasarnya apa dan output yang dihasilkan apa? Segera kita akan agendakan dalam rapat dengan Menteri KKP,” pungkasnya.
Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk jasa influencer sebagaimana disorot Indonesia Corruption Watch (ICW). 
BERITA TERKAIT: