MA telah mengabulkan kasasi gugatan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Surat Keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan pada Pemilu Presiden 2024 tidak sah.
Untuk itu, menurut Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, Putusan MA tersebut bersifat eksekutorial sehingga harus dieksekusi. Sebab, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden pasca dibatalkan syarat tersebut.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung.," kata Sudding kepada wartawan, Senin 9 November 2026.
"Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," sambungnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan Gibran sebaiknya meletakkan jabatannya secara suka rela demi menghormati peradilan, karena sudah tidak memiliki legitimasi pasca diputus tidak sah oleh MA.
“Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," jelas dia.
Namun, Sudding mengatakan DPR RI bisa menggunakan hak konstitusionalnya apabila Gibran tidak mau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Langkah politik tersebut sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.
“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," tandasnya.
Fraksi PAN MPR RI tegas meminta ada tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
BERITA TERKAIT: