DPR Bakal Evaluasi Kasus Penyadapan Presiden

Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. 

Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026, dengan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, melalui komisi terkait, DPR akan meminta penjelasan dan mengevaluasi perkara tersebut.

“Di DPR melalui komisi terkait tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi, jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali,” kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

Puan juga menyebut kemungkinan pengetatan aturan penyadapan akan dibicarakan lebih lanjut oleh komisi terkait.

“Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau UU-nya, ini yang kita bicarakan di komisi terkait,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah DPR akan dilakukan dengan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan untuk mencegah terulangnya dugaan penyadapan di luar prosedur.