Menurut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, kasus penyadapan ilegal yang belakangan diungkap Polri merupakan kejahatan ekstrem. Terlebih, aksi tersebut diduga menyasar kepala negara.
"Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Waketum Gerindra itu menilai, penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk insubordinasi yang luar biasa. Bahkan, jika hanya dijerat menggunakan pasal makar, penanganan kasus tersebut dinilai masih terlalu sederhana.
Habiburokhman kemudian mencontohkan skandal "Watergate" di Amerika Serikat yang juga berkaitan dengan praktik penyadapan. Namun, kasus tersebut hanya melibatkan penyadapan terhadap kompetitor politik.
Sementara itu, penyadapan yang terjadi di Indonesia dinilai jauh lebih serius karena diduga melibatkan pihak yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat.
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," kata Habiburokhman.
Ia bahkan menyebut kasus penyadapan ilegal tersebut sebagai skandal terserius yang pernah terjadi di Indonesia. Menurutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga belum mengatur secara spesifik tindak pidana ekstrem semacam itu.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya," katanya.
Atas dasar itu, Habiburrokhman menilai penerbitan Perppu untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal merupakan langkah yang masuk akal.
Ia mengingatkan, pemerintah pada masa lalu juga pernah menerbitkan Perppu dalam situasi mendesak, salah satunya setelah peristiwa bom Bali.
"Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok," pungkasnya.
Komisi III DPR RI menilai Presiden Prabowo Subianto dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur sekaligus mencegah praktik penyadapan ilegal. 
BERITA TERKAIT: