Anggota Bawaslu, Puadi mengatakan, pihaknya telah mendengar rencana KPU menyelaraskan aturan larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintahan.
Pasalnya, dia juga mengetahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor Nomor 65/PUU/-XXI/2023 yang menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu.
Dalam putusan itu, MK mengubah bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang menyatakan, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".
Sementara, dalam UU Pilkada disebutkan dalam Pasal 69 huruf i yang menyatakan, "Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan".
"Kita tidak bisa membayangkan nanti kalau merujuk ketentuan Pasal 69 UU 10 tahun 2016 (tentang Pilkada) terkait larangan kampanye ini lebih straight," ujar Puadi kepada
RMOL, Sabtu (3/8).
Menurutnya, perbedaan frasa mempengaruhi pemberlakuan suatu aturan, termasuk larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan juga fasilitas pemerintah antara di UU Pemilu dengan UU Pilkada.
"Di Pasal 69 (UU Pilkada) ada larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Di sana tidak ada kata 'dan/atau'. Beda dengan di UU Pemilu," sambungnya menegaskan.
Oleh karena itu, penyelarasan aturan pengecualian larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah di UU Pemilu tidak serta merta bisa diterapkan pula di Pilkada.
"Kalau menurut saya ini sebuah tantangan yang mau tidak mau harus kita selesaikan," demikian Puadi menambahkan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti rancangan aturan teknis kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yang telah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
BERITA TERKAIT: