Salah satunya datang dari Mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM), Muhammad Choirul Anam. Dia menilai kebijakan inklusif Kapolri yang ditindaklanjuti oleh Staf Sumber Daya Manusia (SDM) Polri untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas menjadi polisi sangat baik melalui perspektif HAM.
"Kami apresiasi Kapolri dengan kebijakan langkah afirmatif terhadap teman-teman penyandang disabilitas apalagi kebaikan tersebut ada sifat kekhususannya yaitu menempati mereka sesuai dengan karakter disabilitasnya," kata Anam kepada wartawan, Jumat (19/1).
Lanjut Anam, ini menunjukkan komitmen Polri terhadap hak asasi manusia, khususnya kepada penyandang disabilitas.
"Ini langkah yang mendasar sangat baik dan saya kira langkah kepolisian patut dicontoh kementerian dan lembaga lain," tegas Anam.
Seperti diketahui bersama, Asisten Sumber Daya Manusia (As-SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri memulai proses rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggara 2024.
"Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1).
Nantinya, penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan.
BERITA TERKAIT: