Food estate, menurut elite PDIP ini berdampak positif bagi masyarakat terutama di kawasan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana pengamatan langsung oleh 17 anggota komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi food estate yang ada di Pulang Pisau.
“Kita minta pada Pemprov Kalteng dan Pemkab Pulang Pisau tetap dilanjutkan,” kata Djarot kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong kementerian pertanian agar dapat memberikan infrastruktur penunjang program yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.
“Kementan diminta untuk mendukung, dengan membantu proses hilirisasi hasil panen, melalui bantuan Rice Miling Unit (RMU) agar mampu menghasilkan beras premium,” katanya.
Sementara itu, dari data Kementan, Djarot mengurai produksi di food estate Pulang Pisau terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak dimulai dengan hasil 2,5 ton per hektare, meningkat menjadi 3,5 ton per hektare dan hingga saat ini sudah bisa mencapai 5,5 ton per hektare.
"Ada peningkatan bertahap. Karena ini lahannya lahan rawa yang bersifat asam memang tidak bisa disamakan dengan dengan di Jawa. Namun dengan pendampingan dan bantuan pusat semakin meningkat,”ucapnya.
"Sekarang harganya cukup bagus. Tadi kita tanya gabah kering panen (GKP) itu Rp 7.000 yang berarti NTP-nya itu lebih dari 110. Ini bagus ya,”demikian Djarot.
Sikap Djarot ini berbeda dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang justru menilai food estate sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Karena pertanian skala besar itu menurut Hasto, didahului dengan penggundulan hutan.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.
BERITA TERKAIT: