Peran Amerika Serikat Terhadap Krisis Venezuela pada Kepemimpinan Donald Trump

Krisis ekonomi di Venezuela diawali dengan jatuhnya harga minyak dunia di tahun 2014 yang tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintahan Maduro. Pendapatan Venezuela yang menurun drastis serta tingginya utang negara tersebut menyebabkan banyak terjadinya protes dan demonstrasi di Venezuela. Namun, pemerintahan Maduro merespon protes secara represif yang kemudian menimbulkan adanya krisis kemanusiaan di negara tersebut.

Pada Januari 2016, Presiden Maduro menetapkan status darurat untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di negara yang kaya akan minyak tersebut. Tetapi, sejak pertengahan tahun 2017 kondisi ekonomi, sosial, dan politik Venezuela justru semakin tidak stabil. Aksi demonstrasi anti pemerintah semakin meluas hingga menewaskan banyak warga sipil. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya banyak warga Venezuela yang terpaksa meninggalkan negara tersebut dan mencari perlindungan di negara-negara lain.

Venezuela dan Amerika Serikat secara historis memiliki hubungan yang cukup baik karena faktor kedekatan geografisnya serta hubungan timbal balik pemanfaatan minyak Venezuela. Sejak masa Perang Dunia I hingga era kepemimpinan Presiden Rafael Caldera periode kedua (1994-1999), Amerika Serikat selalu menunjukkan minat serta dukungannya terhadap Venezuela meskipun negara tersebut telah beberapa kali mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini karena Amerika Serikat masih memiliki kepentingan di negara tersebut, seperti eksplorasi minyak serta sumber daya alam lainnya.

Namun, hubungan keduanya kemudian memburuk setelah penasihat Presiden Hugo Chavez, Guillermo Garcia Ponce menyatakan bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W. Bush telah merencanakan dan mendukung upaya kudeta Chavez di tahun 2002.

Dalam merespon krisis di Venezuela, Amerika Serikat membuat kebijakan-kebijakan luar negeri untuk mengatasi krisis.

Pada masa kepemimpinan Donald Trump, kebijakan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat terkesan lebih keras karena mereka mengerahkan “maximum pressure” atau kampanye tekanan maksimal untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Maduro.

Kebijakan Amerika Serikat pertama adalah dengan menggunakan isu HAM, seperti intervensi kemanusiaan, mengeluarkan sanksi berdasarkan HAM, serta mengadakan kegiatan yang dinaungi oleh lembaga HAM internasional seperti melakukan kampanye-kampanye internasional.

Kebijakan yang kedua adalah dengan memberikan sanksi ekonomi, seperti sanksi keuangan terhadap Venezuela melalui tiga Executive Order (E.O); 1) membatasi akses pemerintah Venezuela ke akses utang dan ekuitas AS, 2) melarang transaksi yang melibatkan penerbitan dan penggunaan mata uang digital, dan 3) melarang transaksi AS yang berkaitan dengan pembelian utang Venezuela. Kebijakan ketiga adalah terkait intervensi politik, yaitu dengan restorasi demokrasi di Venezuela dan upaya melakukan kudeta terhadap Maduro.

Bahkan, pada tahun 2017 lalu, Presiden Trump menyatakan bahwa ia memberikan opsi intervensi militer terhadap Venezuela jika diperlukan. Selain itu, Amerika Serikat bersama dengan puluhan negara lainnya menyatakan bahwa mereka mendukung pemimpin oposisi Venezuela, yaitu Juan Guaido, dan mengakui bahwa ia merupakan presiden sah Venezuela.

*Penulis adalah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta