Quo Vadis Demokrasi dan Populisme?

Maka lahirlah demokrasi modern di mana negara dipimpin oleh mereka yang terdiri dari 3 kekuatan pilar kekuasaan, yakni: Eksekutif sebagai pelaksana, Legislatif sebagai pengawas dan pembuat peraturan, dan Yudikatif sebagai penegak hukum.

Namun, alur kepemimpinan ini justru bersifat kompromistik, di mana kekuasaan akhirnya hanya tentang memuaskan dua belah pihak, yakni rakyat dan individu penguasa.

Secara historis, mustahil kekuasaan bersifat kolektif meskipun dibentuk secara kolektif, pada akhirnya kepemimpinan bersifat individualistik. Kompromi dalam hal ini pun hanyalah manipulatif belaka di mana kedaulatan di tangan rakyat hanya terbatas pada aktivitas prosedural yang diwujudkan dalam pemilihan penguasa.

Mereka menyebutnya sebagai “pesta demokrasi”, namun setelah itu terlaksana, maka tak ada jaminan keterwakilan suara rakyat akan langgeng dilaksanakan atau bahkan sejak terpilihnya sebagai penguasa, seluruh aktivitas kekuasaan hanyalah tentang kepentingan mereka sebagai individu bukan sebagai negarawan.

Maka meskipun demokrasi modern diklaim sebagai antitesis dari kekuasaan tirani, sistem ini justru berpotensi melahirkan tirani gaya baru, yakni tirani oleh banyak kepala yang bertopeng representasi. Pembagian kekuasaan yang dikonstruksi inilah melahirkan para pelaku demokrasi menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk meraih kepentingan pribadi.

Secara formal sistem demokrasi membagi kekuasaan untuk menciptakan keseimbangan namun pada praktiknya kompromi antara 3 pilar kekuasaan ini tidak terhindarkan justru menjadi momok kekuatan absolut untuk mencurangi rakyat yang terpusat pada aktor-aktor politik lihai menyesuaikan diri demi meraup simpati, memainkan citra di depan kamera hingga melakukan berbagai aksi merakyat tidak lain hanya topeng belaka.

Nyatanya, sejak awal demokrasi memang lahir untuk mewujudkan kekuasaan dengan konsep “rules by many”. Konsep ini lahir untuk mewadahi pembagian kekuasaan. Berawal dari demokrasi langsung yang pertama kali digunakan di Yunani, tepatnya di kota Athena hingga bermetamorfosis menjadi demokrasi tidak langsung yang populer digunakan di “modern civilization” dengan neo-liberalisme (Locke) melalui “separation of power” (Montesquieu).

Populis menjadi lebih masuk akal sebagai gaya demokrasi modern, bahkan menjadi keniscayaan bagi lakon-lakon demokrasi. Namun, apakah pejabat yang populis adalah bentuk penyimpangan dari demokrasi?

Mayoritas orang mungkin sepakat mengutuk gaya populis yang manipulatif dan provokatif. Akan tetapi, jika kita menyelami lebih dalam, muncul pertanyaan “Bagaimana jika sistem demokrasilah yang justru melahirkan pejabat yang populis?”

Demokrasi, dengan asas “suara terbanyak”, memberikan insentif struktural bagi siapa pun yang ingin menang untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tentu caranya bukan dengan mendidik apalagi mencerdaskan rakyat.

Dalam kerangka itu, populisme bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari sistem. Maka, akankah kita hanya menjadi pengkritik aktor-aktor politik tanpa berani menggugat sistem yang menciptakan mereka selama ini?

Diskursus ini menjadi lebih sensitif bahkan terkesan tendensius bagi mereka yang memandang permasalahan dengan kacamata kuda. Seringkali diskusi ini ditolak mentah-mentah dan dilimitasi ketika diarahkan pada kritik terhadap sistem itu sendiri, seolah sistem adalah harga mati yang tidak mungkin salah dan harus dibela.

Muncul anggapan bahwa apabila ditemukan adanya kecacatan maka bukan pada struktur fundamental melainkan pada interpretasinya. Kita dilatih untuk menilai persoalan secara personalistik bukan struktural.

Kita dibatasi dalam ranah “human error” bukan “system error”. Padahal, jika penyakit terus berulang pada orang yang berbeda, mungkinkah masalahnya ada pada mesin yang mengatur semuanya? Premis inilah seharusnya menjadi persoalan kedepan.

Formulasi Politik Populis

Dalam demokrasi, pertanyaan terpenting bukanlah bagaimana menghadirkan kualitas suara, melainkan bagaimana mengakumulasi suara terbanyak. Prinsip one man, one vote memang terdengar adil secara aritmatika, tetapi menyamakan semua suara tanpa mempertimbangkan kadar pandangan, pemahaman, atau orientasi keilmuan masing-masing pemilih adalah awal dari kehancuran peradaban.

Kerangka berpikir inilah yang melahirkan formulasi politik bergaya populis, tidak heran banyak lakon-lakon politik adalah mereka yang memiliki popularitas tanpa kualitas ataupun atensi tanpa kompetensi.

Prosedur pemilihan yang cenderung sangat sederhana melahirkan polarisasi di tengah masyarakat menguat. Mereka terbagi menjadi beberapa golongan, dan 90 persennya adalah kalangan pragmatis yang cenderung apatis terhadap bagaimana sosok pemimpin berdampak pada berbagai sektor dalam jangka waktu yang panjang baik secara formil, yakni periodik maupun non formil karena jejak kebijakan masih terasa dampaknya meskipun telah lama tidak duduk di kursi jabatan.

Hal inilah yang membuat kelompok berkepentingan baik partai maupun rezim seolah bersepakat untuk melakukan operasi “cipta kondisi” dimana mereka sengaja melanggengkan kondisi tertentu untuk meraup keuntungan dari hal tersebut.

Lahirlah kemiskinan, kebodohan, dan berbagai kesengsaraan yang menjajah nasib rakyat bukan tanpa sebab melainkan sebuah formulasi alami yang sengaja dirawat.

Berbagai kebijakan yang tidak memihak rakyat adalah modal politik terbesar untuk menciptakan suara-suara keputusasaan. Celah ini membuat pemilih yang lelah, lapar, dan putus asa terjerat dalam tipu daya demokrasi populistik.

Terlebih kebodohan yang mengakar telah memaksa rakyat untuk berhenti bernalar, mereka percaya mimpi-mimpi palsu dan slogan-slogan kosong yang ditawarkan pada mimbar kampanye adalah ketulusan seolah semua akan memutus rantai penderitaan.

Perut lapar mereka terlalu bising hingga bansos menjadi lebih mereka butuhkan untuk mempertahankan nasib beberapa hari dibandingkan memikirkan kegelapan yang mungkin terjadi beberapa tahun kedepan.

??Saat ini demokrasi seolah jalan satu-satunya menempuh perubahan sehingga yang paling mungkin dilakukan oleh rakyat terombang-ambing dalam keputusasaan adalah berharap akan ada pahlawan yang menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Alih-alih datang membawa harapan, politikus yang digadang menjadi pahlawan justru terjebak dalam arus sistem mengutuk idealisme perjuangan.

Mereka berjuang untuk menjadi jalan perubahan, namun untuk merealisasikan idenya mereka harus terjun menjadi lakon-lakon demokrasi protagonis yang dipaksa populis, oportunis dan elastis.

Siapa pun yang hendak membawa perubahan, pada akhirnya harus tunduk pada logika sistem, pilihannya hanya dua: mereka kalah di medan juang atau mereka akhirnya benar-benar menjadi pelakor drama percintaan bergenre politik nasional dimana rakyat diselingkuhi sedangkan oligarki dan korporasi adalah pasangan gelap yang memegang kendali skenario.

Dalam demokrasi, tidak ada kepentingan rakyat, semua orang dengan kepentingannya masing-masing masuk dalam lubang yang sama menjadi penipu ulung rakyat. Saat itu terjadi, demokrasi tidak lebih dari sebuah musibah yang menimpa setiap 5 tahun sekali, memanen banyak sekali keculasan dan kecurangan para lakon-lakon sesuai dengan skenario drama politik penguasa.

Utopisme Meritokrasi

Pada akhirnya, kompetensi tidak lagi penting untuk mencapai kekuasaan. Secara teori, demokrasi seolah memanjakan gagasan, siapapun bebas berkompetisi, mencapai kekuasaan, hingga menawarkan keberpihakan pada rakyat yang dianggap sebagai suara mayoritas yang diwakili kepentingannya.

Akan tetapi, pada praktiknya demokrasi tidak menjamin bahwa yang terpilih nantinya adalah mereka yang berkualitas dan memiliki integritas. Tanpa elektabilitas, nilai apapun menjadi tidak penting.

Setelah terpilih, penguasa tidaklah mewakili siapapun kecuali hawa nafsunya, mereka menjadikan para kapitalis/pemodal adalah tuan-tuan mereka yang selama ini membiayai anggaran operasional politik yang bahkan jumlahnya hingga triliunan.

Bak lingkaran setan, di mana rakyat putus asa membutuhkan sosok pemimpin yang menjanjikan kesejahteraan. Namun janji manis yang memoles bibir para calon pemimpin berkoar di atas mimbar terbelenggu oleh proyek populis dengan tujuan meraup suara rakyat yang lapar dan naif.

Di satu sisi mereka para politikus protagonis lahir dari gerakan rumput dan diskusi sudut kota masuk ke dalam partai, membawa semangat idealisme namun begitu terjebak ke dalam lubang demokrasi, kaki dan tangan mereka terisap oleh lumpur memaksa untuk menelanjangi tubuh seraya melepas baju idealisme dan masuk ke dalam arus rawa hingga menenggelamkan kepala mereka.

Saat bersamaan, kebijakan demi kebijakan zalim tercipta dari sistem yang gagal tidak lain demi merawat lingkaran setan pembelenggu rakyat, seolah tiada ruang untuk berharap pada penguasa.

Taqiyyudin bahkan menyebut dalam kitabnya ‘Nizham’ bahwa demokrasi bagai lumpur isap dan penguasa bak pengisap darah yang siap menyantap darah segar rakyat. Kritik ini bukan sekadar hiperbola retorik, tetapi refleksi mendalam atas bagaimana sistem demokrasi membuka ruang struktural bagi lahirnya aktor-aktor politik yang haus kekuasaan, memanipulasi penderitaan rakyat demi ambisi kekuasaan.

Sejalan dengan pendapat Machiavelli dalam ‘II Principe’ di mana kekuatan dan kekuasaan sejati lahir dari berbagai kekejaman bukan lahir dari cinta dan kebajikan. Seorang pemimpin, untuk mempertahankan kekuasaannya harus menumbuhkan rasa takut di tengah rakyatnya.

Maka lahirlah pemimpin diktator nan zalim sebagai konsekuensi logis dalam demokrasi. Pada akhirnya demokrasi tidak lebih dari paradoks kebebasan untuk memilih diktator sesungguhnya.

Adakah Jalan Perubahan Hakiki?

Kita bayangkan betapa gelapnya hari-hari yang dipenuhi keputusasaan seolah tiada lagi jalan keluarnya. Maka berharap pemimpin adil lahir dari rahim demokrasi bagai mimpi di siang bolong, semua terbentuk secara sistemik maka memutus semua persoalan adalah dengan menempuh jalan perubahan holistik tidak hanya mengganti pemeran, tetapi juga mengganti skenario dan jalan panjang perpolitikan bangsa.

Tidak hanya mengganti nakhoda, melainkan mengganti kapal yang telah rusak dan tak layak berlayar. Pertanyaannya, jalan perubahan apa yang harus ditempuh?

Jauhnya realitas dan idealitas sebagai formulasi dasar dari lahirnya berbagai problematika tentu tidak lepas dari masyarakat yang tumbuh seiring dinamika kehidupan. Masyarakat yang jeli dan sadar terhadap berbagai peristiwa yang dialami menggerakkan mereka berpikir hingga melahirkan berbagai konsep, pemikiran, pemahaman hingga bagaimana cara perubahan yang harus ditempuh.

Sejatinya manusia tidak pernah benar-benar berubah sampai apa yang mereka pikirkan menjadi suatu konsep nyata dan mampu direalisasikan secara kolektif.

Meski hanya sedikit orang yang menyadari perlunya perubahan dan mampu menggalang berbagai keakraban dialektis masyarakat, maka komponen perubahan sudah memenuhi syaratnya.

Pertanyaannya, apakah semua aksi perubahan itu melahirkan perubahan yang hakiki?

Nyatanya tidak, Tan Malaka menyebut revolusi adalah jalan perubahan yang lahir dari dialektika dinamis masyarakat, meski harus ditempuh dengan berdarah-darah namun jalan itu keniscayaan demi meruntuhkan kekuasaan absolut.

Pemikirannya juga dipengaruhi oleh Karl Marx, seorang sosialis yang berjuang melawan feodalisme yang kala itu menghegemoni negeri. Lantas mungkinkah perubahan harus selalu ditempuh dengan jalan kekerasan?

Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun yang dapat disimpulkan adalah pemikiran tentang perubahan apa dan tujuan dari perubahan itulah yang menjadi pokok pembahasan utama. Karena peristiwa yang terjadi saat perubahan digagas oleh kelompok masyarakat tidak selalu mengarah pada kehancuran fisik, bisa saja fisiknya utuh namun pemikiran dan sistemnya berhasil diubah sehingga lahirlah perubahan.

Perubahan semacam ini hanya lahir dari pemikiran yang cemerlang. Pemikiran yang menjawab persoalan secara transendental bukan sekadar parsial, pemahaman fundamental dan pandangan manusia terhadap kehidupan serta tujuan dari tercapainya eksistensi dan gerakan.

Berangkat dari sejarah peradaban paling emas yang menguasai hingga dua pertiga dunia dan dipimpin oleh manusia terbaik pada masanya, Islam. Kebanyakan manusia modern yang lahir pasca perang dunia kedua tidak begitu mengenal sejarah peradaban Islam, bahkan kebanyakan dari kita lebih sering mendengar sejarah Eropa ataupun peradaban modern saat ini.

Arab adalah tanah tandus yang dihimpit 2 imperium besar, yakni Romawi dan Persia. Masing-masing dari keduanya menjadi cerminan peradaban maju pada masanya. Namun, saat Rasulullah diutus untuk mengemban dakwah Islam, beliau tidak menjadikan fisik dan keindahan duniawi sebagai indikator kebangkitan atau jalan perubahan.

Akan tetapi, beliau memulai dakwahnya dengan menyebarkan akidah sebagai keyakinan dan pandangan hidup. Maka lahirlah generasi yang membawa perubahan hakiki, mereka tidak hanya visioner akan tetapi berani mendobrak segala kesesatan dan tradisi jahiliah yang mengakar pada masyarakat arab kala itu.

Maka dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dakwah siyasiyyah (politis) karena Rasul tidak hanya mengarahkan umat pada pembangunan karakter spiritual melainkan juga karakter revolusioner yang berpikir secara holistik.

Dakwah inilah yang akhirnya menciptakan generasi emas yang mampu menaklukkan dunia hanya dalam kurun waktu 23 tahun.

Perubahan hakiki sejatinya adalah perubahan yang bukan saja mampu melahirkan kemerdekaan fisik, melainkan juga kemerdekaan pikiran. Begitupun sebaliknya, penjajahan sejatinya tidak pernah dimulai dari fisik melainkan dari pemikiran.

Maka langkah awal dari mewujudkan perubahan hakiki adalah dengan melepaskan belenggu penjajahan pemikiran serta menemukan pandangan hidup transendental yang mampu menjawab semua persoalan secara holistik.

Maka dapat disimpulkan langkah dari mewujudkan perubahan hakiki adalah dengan berpikir secara cemerlang sehingga mampu melahirkan pandangan hidup yang transendental, membangun generasi emas tahan banting terhadap dinamika kehidupan serta jeli dalam menjawab persoalan.

Melakukan aktivitas perubahan dengan tidak memisahkan antara pemikiran filosofis dengan pemikiran politik, melakukan perubahan berbasis struktural yang tidak hanya berbasis kultural, dan terakhir adalah membangun kekuatan kolektif untuk mewujudkan perubahan yang hakiki.

Perjalanan perubahan tentu sangatlah panjang, namun pertanyaannya apakah kita ingin memulai ataukah hanya berdiam menjadi penonton dan tidak berbuat hal besar untuk mengembalikan peradaban emas yang pernah ada sebelumnya.

Wallahu A’lam Bi Sowab.

*Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah