Adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Irwansyah, yang mendapat sanksi DKPP melalui Sidang Putusan yang dipimpin Ketua Majelis Persidangan yang juga anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Kantor DKPP RI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).
“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Teradu I Irwansyah selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan,†ujar Ratna dalam persidangan.
Ia mengurai, bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan Irwansyah adalah terkait dengan tindakannya mengeluarkan surat Nomor 050/KP.01/K.LA-12/10/2022 perihal Pembentukan Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan.
Pasalnya, Ratna menyebutkan, Irwansyah mengeluarkan surat itu tanpa melalui mekanisme pleno. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak dibenarkan secara hukum maupun etika.
Selain itu, tindakan Teradu I menerbitkan surat Nomor 050/KP.01/K.LA-12/10/2022 bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 354/HK.01/K1/10/2022.
“Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan merupakan wewenang Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bukan wewenang dari Teradu I selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat,†demikian Dewi menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh salah satu unsur pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 
BERITA TERKAIT: