Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun merespons kebijakan kenaikan cukai rokok mulai 1 Januari 2022. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Kelobot, dan Tembakau Iris.
"Sangat penting menjaga kelestarian SKT. Negara harus berpihak pada produksi SKT yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja," ujar Misbakhun kepada wartawan, Senin (27/12).
Politisi Golkar ini mengaku telah menemui konstituennya di Pasuruan, Jawa Timur. Secara khusus, Misbakhun menemui para pekerja pembuat SKT di Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM) dan Karyadibya Mahardhika (KDM).
Misbakhun mengungkapkan sebagian besar pekerja di kedua perusahaan itu adalah ibu-ibu. Kaum perempuan itu menjadi buruh linting SKT demi menghidupi keluarga.
"Dengan bekerja sebagai buruh linting, ibu-ibu itu membeli sembako, menyekolahkan anak. Ini jadi bukti bahwa SKT menjadi penghidupan,†imbuhnya.
Bagi negara, kata Misbakhun, sebatang rokok memberikan penerimaan dalam bentuk cukai. Adapun bagi investor, sebatang rokok merupakan hasil investasi.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu mengungkapkan bahwa di Pasuruan ada 115 pabrik rokok. Jika pemerintah hanya memikirkan penerimaan dari rokok tanpa membuat kebijakan berimbang, akan ada
multiplier effect pada industri hasil tembakau (IHT) dan para pekerjanya.
"Jadi, pemerintah seharusnya menjaga industri tetap hidup, ibu-ibu buruh linting itu juga harus dipikirkan," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah diminta memberi perhatian khusus pada sigaret keretek tangan (SKT). Sebab, SKT selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. 
