Praktik Sufi Ala Kiai Dahlan

 
Beberapa waktu lalu Pimpinan Pusat Muhammadiyah mewacanakan akan mengkaji untuk menarik penempatan dananya di Bank Syariah Indonesia (BSI). Ada pun BSI adalah bank hasil merger dari tiga bank BUMN. Yakni: Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Meski, total dana Muhammadiyah yang ada di BSI saat ini masih belum dapat dipastikan jumlahnya, namun dana Muhammadiyah di Bank Syariah Mandiri (BSM) diperkirakan mencapai lebih dari Rp6 triliun. Belum di bank-bank Syariah BUMN selain BSM sebelum dimerger jadi BSI.

Namun hingga saat ini, PP Muhammadiyah mengaku masih akan melihat kebijakan dan langkah dari BSI sebelum menarik dana. "Mau melihat dulu kebijakan dan langkah-langkah dari BSI," kata Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, Rabu, 3 Februari 2021 lalu.

Sebelumnya, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto membeberkan rencana Muhammadiyah untuk menarik dana amal usaha dan persyarikatan yang selama ini ditempatkan di BSI. Penarikan ini sejalan dengan tujuan Muhammadiyah mendukung pengembangan program UMKM dan ekonomi kerakyatan yang memiliki spirit Alquran, terutama surah al-Ma’un.

Namun, sebelum menarik dana, Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) yang terkait dengan dana amal usaha dan persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi.

Dia mengingatkan BSI untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Caranya, dengan mengeluarkan kebijakan khusus yang bersifat imperatif dengan minimal 60% redit diberikan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak," kata Agung.

Sebab dana dalam bentuk giro dan deposito yang disimpan Muhammadiyah di sejumah bank syariah tersebut merupakan komitmen dan dukungan terhadap kemajuan ekonomi umat dan segmen UMKM.

Ada pun, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas (Buya Anwar) menjelaskan, saat ini tim masih menghitung total nilai penempatan dana Muhammadiyah yang disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito di tiga bank syariah milik anak usaha bank BUMN tersebut. Nilainya diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp15 triliun.

Menurut dia, Muhammadiyah akan mengalihkan penempatan dananya ke bank yang lebih memperhatikan UMKM. Sebab, hal itu menjadi amanat dan ideologi organisasi.

Pihaknya akan membentuk tim yang akan mengkaji sejumlah opsi bank syariah lain untuk penempatan dananya. Bank syariah milik pemerintah yang tidak ikut serta dalam merger seperti UUS BTN, akan menjadi opsi utama untuk penempatan dana.

Opsi lainnya yakni BPD Syariah seperti BJB Syariah dan Bank Aceh Syariah. Pilihan berikutnya yakni BPR/BPRS, Baitut Tamwil Muhammdiyah, dan BMT. "Kami harus bentuk tim yang betul-betul ahli dalam mengelola keuangan supaya risikonya bisa kecil," kata Buya Anwar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan menarik dananya dari bank syariah hasil merger atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pihaknya memastikan tidak ada desakan dari manapun terkait rencana tersebut akan tetapi menyangkut tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai BUMN yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Dalam waktu dekat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan Persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi," katanya dalam konferensi pers PP Muhammadiyah, Selasa 22 Desember 2020.

Aset Muhammadiyah
Selain simpanan uang di bank, sebenarnya seberapa banyak aset milik Muhammadiyah?

Buya Anwar mengungkapkan, total aset Muhammadiyah dapat mencapai Rp400 triliun berupa tanah, bangunan, maupun kendaraan. Dana yang disimpan di bank syariah berasal dari sejumlah institusi di bawah Muhammadiyah. Ada 170 Perguruan Tinggi, 400 Rumah Sakit, 340 Pesantren, dan sekitar 28.000 Lembaga Pendidikan yang dimiliki Muhammdiyah.

"Ada 10 perguruan tinggi yang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjanya sekitar Rp300 miliar - Rp500 miliar. Itu saja sudah Rp4 triliun. Ini (perguruan tinggi) jumlahnya 170, belum lagi rumah sakit, pesantren, sekolah. Nanti akan dipetakan oleh tim dimulai dari perguruan tinggi," kata Buya Anwar, Rabu 16 Desember 2020.

Sedangkan, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menyatakan aset tanah yang dimiliki organisasi mereka lebih dari 21 juta meter persegi.

"Saya percaya tidak kurang dari jumlah (21 juta meter persegi) tersebut. Suatu jumlah yang banyak. Ada yang sudah dimanfaatkan dan 50% belum dimanfaatkan. Dulu saya mengira tanah wakaf yang belum dimanfaatkan ukurannya kecil-kecil ternyata setelah saya di PP tidak semuanya kecil, yang hektaran juga tidak sedikit, 9.000 meter di daerah cukup strategis," ungkap Agung dikutip dari Antara, Selasa 29 Desember 2020.

Agung juga menjelaskan Muhammadiyah telah mendirikan Pusat Syiar Digital Muhammadiyah, yaitu website jejaring Muhammadiyah dan analisis media sosial. Muhammadiyah adalah asosiasi puluhan ribu LSM yang semuanya bergerak secara semi otonom. Masing-masing entitas berjalan secara otonom, inisiatif sendiri, dan membiayai sendiri.

Secara struktural Muhammadiyah saat ini memiliki 13.693 Pimpinan Ranting, 4.850 Pimpinan Cabang, dan 461 Pimpinan Daerah. Dalam struktur tersebut ada Organisasi Otonom (Ortom), belum lagi ada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar di berbagai daerah hingga pelosok.

Pada tahun 2017 dilaporkan Muhammadiyah mengelola hampir 21 juta meter persegi tanah wakaf. Artinya, 21.000 km2; tanah itu hampir setara dengan 30 kali luas Singapura (725,7 km2;), hampir empat kali luas pulau Bali (5.780 km2;), sebesar negara Slovenia (20.271 km2;). Istimewanya, tak sejengkal pun tanah itu atas nama pribadi-pribadi tertentu, seluruhnya atas nama persyarikatan.

Sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid/mushola 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren.

Ada pun 21 juta meter persegi itu bukanlah tanah kosong. Di atasnya berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan mushola, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren.

Saat ini tercatat ada lebih 50 juta warga Muhammadiyah yang mendapatkan manfaat dari semua amal usaha itu, bahkan lebih luas lagi persyarikatan ini melayani seluas-luasnya masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah merilis aset yang dimiliki persyarikatan. Amal usaha pendidikan jumlahnya 3.370 TK, 2.901 SD/MI, 1.761 SMP/MTs, 941 SMA/MA/SMK, 67 pondok pesantren, 167 perguruan tinggi.

Amal usaha kesehatan tercatat sebanyak 47 rumah sakit, 217 poliklinik, 82 klinis bersalin. Sedangkan amal usaha ekonomi  ada 1 bank syariah (saham Muhammadiyah 2,5%), 26 BPR/BPRS dan 275 BMT/BTM, 1 Induk Koperasi BTM, 81 Koperasi Syariah, 22 minimart dan 5 kedai pesisir.

Amal usaha pelayanan sosial memiliki lebih 400 panti asuhan, rumah singgah. Data lain menyebut secara rinci 318 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 82 rehabilitasi cacat.

Seluruh aset Muhammadiyah itu ada yang mencoba menaksir nilainya mencapai Rp320 triliun. Belum lagi ditambah kekayaan kas yang dimiliki amal usaha yang tersimpan di bank jumlahnya bisa melebihi Rp1.000 triliun.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama dua periode (1999-2004 dan 2005-2010) KH Hasyim Muzadi pernah melontarkan joke soal aset Muhammadiyah yang tersebar ini.  

”Jika dua warga NU bertemu maka yang dibicarakan apakah sudah punya majelis yasin dan tahlil. Tapi kalau dua warga Muhammadiyah bertemu yang dbahas adalah sudah berapa sekolah dan masjid yang dibangun,” selorohnya.

Karena itulah NU punya majelis yasin dan tahlil di mana-mana. Sementara Muhammadiyah punya sekolah, masjid, rumah sakit, panti asuhan di mana-mana.  

Praktik Sufi ala Kiai  Dahlan
Sementara, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Abdul Munir Mulkhan menjelaskan, semua pembangunan aset milik Muhammadiyah itu mewujud dari warisan semangat hidup KH Ahmad Dahlan yang dipegang warga Muhammadiyah.

Menurut dia, pesan Kiai Dahlan yang sangat populer dan sering diucapkan orang Muhammadiyah adalah “hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”.

Pesan ini tumbuh menjadi tradisi gerakan sebagai kekuatan utama perkembangan organisasi dan pembangunan amal usaha pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Amal usaha ini dibangun dari praktik kedermawanan dan inovasi kreatif umat.

Selain itu, warga Muhammadiyah juga meniru sikap hidup sehari-hari Kiai Ahmad Dahlan seperti mengamalkan surat al-Maun yang kisahnya selalu diceramahkan di mana-mana. Kehidupan Kiai Dahlan merupakan praktik tradisi sufi yang terus memberi warna pola kehidupan gerakan dan warga Muhammadiyah.

Pola kehidupan Kiai Dahlan berakar pada etika puritan yang merasionalisasi syariah dan sufisme berbasis paradigma kebudayaan. Cara hidup zuhud dan fakir yang dipraktikkan Kiai Dahlan tidak melahirkan sikap menjauhi kehidupan duniawi tapi sebaliknya menjadi dasar bagi penempatan kepentingan pribadi kepada kepentingan umat dan kemanusiaan.

Zuhud dipraktikkan dengan menjadikan kehidupan duniawi sebagai ajang perbaikan dengan mengubah diri sebagai pengubah sejarah. Sementara hidup fakir tidak dilakukan dengan hidup miskin tapi bekerja keras dan produktif yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan publik.

Sama sekali tidak mengherankan jika banyak pakar menyebut bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia. Manajemen organisasi ini dikerjakan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, dikelola secara transparan dengan visi yang progresif (berkemajuan). Muhammadiyah kerap menerima pujian dan penghargaan dari berbagai institusi terkemuka dunia.

Kekayaan Muhammadiyah tidak muncul seketika. Seluruh aset, amal usaha, dan bakti nyata Muhammadiyah merupakan kerja panjang selama 108 tahun. Mentalitas yang dibentuk di organisasi ini adalah mental 'aghniya' (orang kaya), mental memberi, spirit al-Ma'un yang membebaskan sekaligus memberdayakan.

Posisi ini pula yang secara kolektif ingin diperlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah tidak ingin menempatkan tangan di bawah dengan selalu berharap pada program atau bantuan pemerintah. Sebaliknya, Muhammadiyah selalu bertanya apa yang bisa diberikan dan dibantu oleh Muhammadiyah untuk pemerintah apalagi masyarakat Indonesia?

Bahkan, saat pemerintah membuat program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, misalnya, Muhammadiyah rela menalangi dulu sejumlah pembiayaan untuk dibayar belakangan klaimnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin pernah menyebut bila pemerintah memiliki utang senilai Rp1,2 triliun pada ormas Islam kelahiran Yogyakarta, 18 November 1912 silam itu. Angka itu merupakan tanggungan yang harus dibayar BPJS Kesehatan ke seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah.

“Saya mendapat penyampaian, apa betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS? Saya cek ke Ketua Pimpinan Wilayah, angkanya bukan seperti beredar Rp800 miliar. Itu hanya Jawa Tengah, ternyata secara keseluruhan angkanya Rp1,2 triliun,” kata Din ketika menyampaikan ceramah dalam acara Milad Ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar di Solo, Sabtu, 28 Desember 2019 lalu.

Uniknya, lanjut Din, dirinya mengamati para pimpinan pusat, juga pimpinan wilayah yang banyak rumah sakitnya tidak terlalu menggebu-gebu menagih piutang itu.  Walaupun Din tahu, Muhammadiyah sangat memerlukan uang itu.

“Dalam hati saya itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta,” kata Din.

Din menegaskan, ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu akan senantiasa memberi dan melayani. “Muhammadiyah adalah khadimur ra’iyah, khadimul umat, khadim Indonesia, bukan yang meminta apalagi mengemis-ngemis,” kata Din.

Saat Covid-19 melanda dan pemerintah kesulitan melobi rumah sakit untuk penanganan pasien Corona, rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah dibuka sebagai tempat isolasi dan pemulihan. Belum lagi Lazismu yang mengkonsolidasi miliaran dana sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama pandemi.

Juga ratusan ribu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh ribuan amal usaha Muhammadiyah, jutaan pelajar dan mahasiswa, serta puluhan juta alumni lulusan sekolah dan perguruan Muhammadiyah yang kini menggerakkan roda-roda peradaban negeri.

“Dengan mentalitas 'kaya' ini, Muhammadiyah terus berusaha memberi yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah serius menjadi pemain utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai 'baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur',” kata seorang kader Muhammadiyah Fahd Pahdepie.

Muhammadiyah tidak membutuhkan jalanan (aksi demo) sebagai panggung untuk menunjukkan diri. Panggung Muhammadiyah adalah puluhan ribu sekolah, di sana anak-anak bangsa dicerdaskan dan dicerahkan. Ratusan perguruan tinggi, di sana para akedemisi dan intelektual Muhammadiyah merancang peradaban.

Lalu di ribuan masjid, ratusan rumah sakit dan amal usaha lainnya, kader-kader Muhammadiyah berkiprah memberi bakti yang terbaik untuk negeri. Itulah cara Muhammadiyah mencintai Indonesia, mencerahkan dunia.

Sejak berdirinya Republik Indonesia, Muhammadiyah ikut menentukan bulat dan lonjong negeri ini, dengan spirit Islam berkemajuan sebagai pijakannya. Yakni, Islam yang memberi dampak nyata bagi umat, bangsa bahkan dunia. Itulah panggung eksistensi Muhammadiyah selama ini.

Indonesia Berutang

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, negara berutang pada Muhammadiyah. Sejak berdiri sampai sekarang, ormas Islam tersebut telah banyak memberikan membantu masyarakat melalui fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas lain yang dimiliki.

Menurut Jokowi, sejak didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah berperan aktif dalam mencerdaskan umat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan usahanya.

"Persyarikatan (Muhammadiyah) telah membawa semangat pembaharuan yang membara, agar Islam selalu relevan dengan zaman, agar Islam menjadi jawaban terhadap masalah umat dan bangsa," kata Jokowi dalam sambutannya saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 3 Agustus 2015 lalu.

Hal ini telah menjadi kekuatan menuju terbangunnya tatanan kehidupan yang lebih baik. Apalagi Muhammadiyah selama ini dikenal sebagai organisasi Islam yang kaya akan gagasan dan penuh kreativitas melalui kegiatan usaha yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.

"Negara ini benar-benar berutang kepada Muhammadiyah. Bayangkan berapa ratus ribu bahkan jutaan bayi, anak bangsa ini, yang telah lahir di rumah sakit PKU (Pusat Kesehatan Umum) Muhammadiyah atau klinik bersalin Aisyi'ah di seluruh pelosok negeri ini," kata Jokowi.

Belum lagi jutaan orang yang menyelesaikan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jokowi berharap, peran Muhammadiyah dalam membangun bangsa ini terus dilanjutkan. Apalagi saat ini tantangan untuk mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan masih harus dihadapi.

"Saya berharap, Muhammadiyah juga menyuarakan hal yang sama dan memiliki tanggung jawab untuk membangun ke-Indonesiaan yang berkeadilan sosial, menghargai kebhinnekaan serta menciptakan ketertiban dunia beradasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial," pungkas Jokowi.