Beberapa menteri yang membantah terlibat dalam polemik Demokrat di antaranya Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menkumham, Yasonna Laoly.
"Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (5/2).
Namun demikian, pihaknya menilai absennya jawaban dari pihak istana masih menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Padahal AHY sendiri telah melayangkan surat permintaan klarifikasi ke Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut," tuturnya.
Di sisi lain, Demorkat, katanya, tetap berkeyakinan bahwa Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut tidak terlibat.
"Kami yakini Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut tidak mengetahui GPK PD, apalagi terlibat," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: