"Ini provokatif, dihimbau kepada masyarakat untuk cerdas jangan sampai terhasut oleh provokasi," kata Awi kepada wartawan di gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (3/12).
Awi menegaskan, bahwa hingga saat ini, Papua dan Papua Barat seluruhnya masih sah dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dan itu sudah final," tandas Awi.
Veronica Koman, diketahui sebagai tersangka kasus provokasi dan penyebaran berita bohong tentang Papua, perempuan berwajah oriental itu kemudian masuk dalam daftar pencarian orang ( DPO) Polda Jawa Timur (Jatim).
Penetapan Veronica sebagai buronan dikeluarkan setelah aktivis hak asasi manusia itu 2 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan polisi.
Sebelumnya, soal klaim Papua Barat Merdeka oleh Benny Wenda juga tidak diakui oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM). TPNPB OPM merupakan Orang Asli Papua (OAP).
Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom mengatakan, TPNPB OPM tidak bisa mengakui klaim Benny karena Benny merupakan warga negara Inggris. Menurut Sebby, warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Papua Barat.
Disisi lain, kata Sebby, Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat Bangsa Papua.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan tindakan Veronica Koman Cs yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia. 
