Rencana Demo Setahun Jokowi, Kapolda: Kalau Bisa Jangan, Mau Ketemu Siapa Kita Mediasi

Menurut Nana, setiap protes tidak semua perlu dilakukan dengan cara turun ke jalan berunjuk rasa.

"Tidak semua demo harus turun ke jalan, bisa juga kita lakukan melalui virtual, kalau memang ingin bertemu dengan siapa kami mediasi, cukup perwakilan saja, ini situasi masih pandemi, sangat berbahaya, karena ada dua kemungkinan pertama sembuh kedua lewat (meninggal dunia)," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/10). 

Nana mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap ribuan orang pendemo saat aksi-aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Jakarta, tedapat 77 pendemo dinyatakan reaktif Covid-19.

"Saya harapkan pikirkan bersama-sama untuk melakukan demo," imbuh dia.

Pada prinsipnya, sambung Nana, pihaknya tidak memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atau dengan kata lain tak memberikan izin keramaian di Jakarta. Namun begitu, Kepolisian dibantu dengan TNI tetap akan melakukan pengawalan jika aksi unjuk rasa tetap digelar.

"Kami siap mengerahkan anggota untuk mengamankan demo, itu kita harapkan demo damai. Pedemo mengikuti aturan demo," tekan Nana.

Lulusan Akpol 1989 itu kembali mengingatkan agar para pelajar tidak dilibatkan dalam aksi unjuk rasa lantaran dianggap paling aktif atau cenderung anarkis ketika aksi unjuk rasa berlangsung.

"Untuk Kepsek dan Guru melakukan pengawasan supaya pelajar ini tidak ikut demo, mereka inilah yang aktif dan membuat anarkisme. Ini sudah kami lakukan koordinasi, kami terus mengamankan pelajar ini tidak melakukan bergabung dengan para pedemo," demikian Nana.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa pada momentum satu tahun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Selasa besok (20/10).

Koordinator Wilayah BEM SeJabodetabek-Banten Aliansi BEM SI, Bagas Maropindra menyampaikan alasan pihaknya akan kembali demo, karena apa yang menjadi aspirasi tak bisa disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo