ESDM, Rancang Tai Kuda Jadi Alternatif Pengganti LPG 3 KG!

Satu sisi belum jelas kesiapan masyarakat, sisi lain tidak ada bahan gas alternatif yang dapat dipilih langsung oleh masyarakat untuk menggantikan LPG.

Seharusnya program gas alternatif seperti tai kuda, kerbau, sapi, serta kentut hewan dapat dikembangkan sedari dulu.

Barbagai program energi ramah lingkungan, energi alternatif, energi baru terbaharukan yang dikembangkan ESDM dari belum menunjukkan hasil apa apa dalam dua dasawarsa terakhir.

Energi berbasis kakus manusia, sampah organik dan lain sebagainya gagal menuai hasil, meskipun mengorbankan anggaran yang sangat besar dalam proyek proyek ESDM.

Akibatnya masyarakat sangat bergantung pada LPG. Konsumsi LPG bersubsidi saja di Indonesia telah mencapai 7 miliar kilogram. Sementra subsidi LPG oleh APBN mencapai Rp 69 triliun setahun.

Konsumsi LPG dan subsidi LPG terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Subsidi LPG adalah kelompok subsidi paling besar dalam APBN saat ini.

Pemerintah sekarang tampaknya tak memiliki jalan keluar lagi. Sebagian besar LPG harus diimpor dari luar negeri, sementara pemerintah tak lagi memiliki uang dalam menjalankan subsidi terhadap barang impor semacam ini.

Pemerintah sekarang fokus bagaimana mengembalikan dana haji, dana Jamsostek, dana taspen, dana asabri, dana perusahaan asuransi dan dana bank bank serta dana pensiun karyawan BUMN, yang dipinjam pemerintah melalui surat utang negara atau obligasi negara.

Sehingga di tengah upaya pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kilogram, sebagai strategi penghematan APBN, maka Kementrerian ESDM seharusnya menyertakan program energi alternatif berbasis tai kuda, kerbau, sapi sebagai pilihan yang dapat diambil masyarakat untuk menggantikan LPG 3 kg.

Dengan demikian pencabutan subsidi LPG tidak menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar, baik dari sisi keterjangkauan maupun akses harganya.

Jangan giliran ada masalah baru ada akal, mestinya ada persiapan yang matang menyambut masalah yang diperkirakan pasti terjadi semacam ledakan subsidi LPG.

Penulis adalah peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)