Dalam seminar itu, Petrus diminta berbagi wawasan dalam menghadapi situasi pasca serangan teror. Mantan Direktur Penindakan BNPT itu menjelaskan, Polri sebagai garda terdepan dalam menangani kasus terorisme selalu bekerja sama dengan
stakeholder emergency services.
“Juga bagaimana Indonesia selama ini dapat mengelola krisis pasca serangan teroris secara cepat dan terukur hingga bagaimana tragedi bom Bali 1 dan 2, Thamrin 2016, Surabaya 2018 dan Medan 2019 ditangani secara cepat,†kata Petrus dalam keteranganya, Sabtu (23/11).
Seminar tersebut dihadiri para pakar
security dan akademisi dunia, antara lain dari United Nations, Amerika Serikat, Inggris, Indonesia, Australia, Turki, Maroko, Perancis, Skotlandia, Israel dan pelaku bisnis besar dunia seperti Motorola dan Amazon itu.
Di hadapan mereka, Petrus memaparkan mengenai UU No 5/2018 yang sangat efektif dalam pelaksanaan preemptive strike untuk pencegahan serangan terorisme hingga antisipasi propaganda hoax terorisme menggunakan platform sosial media.
Assistant Secretary-General & Executive Director dari Badan PBB CTED, Michele Conisx sempat menyinggung contoh kota-kota di dunia, termasuk Indonesia berhasil bangkit menghadapi terorisme. Diharapkan, kota-kota lain dapat belajar dari Indonesia untuk melakukan manajemen risiko penanganan serangan teror.
Sementara keynote Speakers lain, Russell Russ Travers selaku Acting Director of the National Counterterrorism Center (NCTC) menyampaikan, kerja sama dengan para penegak hukum dalam menangani terorisme sangat penting dilakukan, termasuk dengan para ahli akademisi untuk menemukan formula yang benar dalam penanganan terorisme di dunia.
“Saat ini terorisme sedang berevolusi, maka kita juga harus berevolusi dengan cara meningkatkan hubungan baik dengan negara lain dan juga akademisi,†ujar Russel.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: