Saya memahami kegelisahan itu. Sebagai warga negara, kita berhak marah ketika harga naik, lapangan kerja terasa semakin kompetitif, atau ketika kita melihat masih adanya praktik korupsi dan ketimpangan yang belum terselesaikan.
Namun sebagai seseorang yang terbiasa melihat laporan keuangan, membaca data ekonomi, dan memahami bagaimana modal bergerak, saya percaya satu hal: sebelum mengambil kesimpulan, kita perlu memisahkan antara fakta dan kepanikan. Karena dalam ekonomi, persepsi memang penting. Tetapi data tetap lebih penting.
Indonesia Sedang Tertekan, Tetapi Tidak Bangkrut
Mari mulai dari hal yang paling mendasar. Apakah Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi? Ya. Apakah investor sedang khawatir? Ya. Apakah itu berarti Indonesia sedang menuju kebangkrutan seperti tahun 1998? Belum tentu.
Fitch Ratings pada Maret 2026 memang merevisi outlook Indonesia dari stable menjadi negative. Moody's melakukan langkah serupa beberapa minggu sebelumnya. Namun yang sering luput dari perhatian adalah kedua lembaga tersebut tetap mempertahankan Indonesia pada kategori investment grade, yaitu BBB dari Fitch dan Baa2 dari Moody's. Artinya, Indonesia masih dinilai layak investasi dan belum masuk kategori spekulatif atau junk bond.
Bahkan Fitch masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5 persen pada periode 2026-2027, lebih tinggi dibanding median negara-negara dengan peringkat BBB.
Dengan kata lain, ada peringatan yang harus diperhatikan, tetapi belum ada vonis bahwa Indonesia sedang menuju kehancuran ekonomi.
Mengapa Narasi "Indonesia Bangkrut" Mudah Menyebar?
Karena narasi selalu lebih mudah viral dibanding data. Ketika IHSG turun, rupiah melemah, dan investor asing keluar dari pasar, publik melihat gejalanya. Yang tidak selalu terlihat adalah konteks di baliknya.
Tahun 2026 merupakan tahun yang penuh tekanan bagi banyak negara berkembang. Penguatan Dolar AS, ketidakpastian geopolitik global, perang di Timur Tengah, kenaikan biaya energi, hingga pergeseran alokasi modal global turut memengaruhi arus modal ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, tidak semua pelemahan pasar dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor domestik. Ekonomi modern jauh lebih kompleks daripada sekadar menyalahkan pemerintah atau menyalahkan investor asing.
Persoalan yang Jauh Lebih Besar: Mengapa Uang Indonesia Tidak Tinggal di Indonesia?
Menurut saya, persoalan yang lebih mendasar justru bukan pada arus modal jangka pendek. Persoalannya adalah mengapa selama puluhan tahun sebagian kekayaan yang dihasilkan di Indonesia justru lebih banyak bekerja untuk ekonomi negara lain.
Program Tax Amnesty tahun 2016-2017 memberikan gambaran yang sangat menarik. Pemerintah mencatat deklarasi harta mencapai Rp4.813,4 triliun. Dari jumlah tersebut, deklarasi aset luar negeri mencapai sekitar Rp1.000 triliun lebih. Namun dana yang benar-benar direpatriasi atau dibawa kembali ke Indonesia hanya sekitar Rp146,6 triliun.
Artinya, sebagian besar aset yang berada di luar negeri tetap memilih tinggal di luar negeri. Bagi saya, ini adalah pertanyaan ekonomi yang jauh lebih penting daripada fluktuasi kurs harian.
Karena setiap rupiah yang disimpan di luar negeri adalah likuiditas yang tidak berputar di dalam negeri. Ia tidak membiayai investasi domestik, tidak memperkuat sistem keuangan nasional, dan tidak menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
DHE dan Upaya Mengembalikan Akar Ekonomi Nasional
Dalam konteks inilah saya melihat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) perlu dibaca secara lebih objektif. Kita boleh berbeda pendapat mengenai teknis pelaksanaannya. Kita boleh mengkritik dampaknya terhadap arus kas perusahaan.
Namun tujuan besar kebijakan tersebut cukup jelas: memastikan bahwa devisa hasil sumber daya alam Indonesia terlebih dahulu memperkuat sistem keuangan Indonesia.
Selama bertahun-tahun kita mengeluhkan rupiah yang rentan terhadap gejolak eksternal. Namun di saat yang sama, kita juga sering membiarkan hasil ekspor dan kekayaan nasional lebih nyaman berada di luar negeri. Kontradiksi inilah yang sedang berusaha diperbaiki.
Karena pada akhirnya tidak ada negara yang bisa membangun kemandirian ekonomi apabila modal yang dihasilkannya terus menerus mengalir keluar.
Kritik Tetap Penting, Tetapi Kepercayaan Lebih Penting
Saya tidak sedang mengatakan bahwa pemerintah selalu benar. Justru sebaliknya. Lembaga pemeringkat seperti Fitch dan Moody's telah memberikan sinyal bahwa konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan kredibilitas institusi harus terus dijaga. Sinyal tersebut penting dan tidak boleh diabaikan.
Namun kritik yang sehat berbeda dengan pesimisme kolektif. Kritik memperbaiki. Pesimisme melemahkan, kritik mencari solusi. Pesimisme hanya mencari pelampiasan.
Ketika kita mulai percaya bahwa Indonesia tidak memiliki masa depan, sesungguhnya yang hilang bukan hanya optimisme. Yang hilang adalah modal sosial yang menjadi fondasi pembangunan sebuah bangsa.
Indonesia Sedang Diuji, Bukan Dihukum
Tidak ada negara besar yang lahir tanpa tekanan. Amerika Serikat pernah mengalami krisis keuangan 2008. Korea Selatan pernah menghadapi krisis Asia 1997. Jepang mengalami stagnasi ekonomi selama puluhan tahun.
Tiongkok hari ini juga menghadapi tantangan properti dan perlambatan pertumbuhan. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya masalah.
Perbedaannya terletak pada bagaimana bangsa tersebut merespons masalahnya. Karena itu saya tidak melihat Indonesia tahun 2026 sebagai negara yang bangkrut. Saya melihat Indonesia sebagai negara yang sedang diuji.
Diuji apakah kita mampu memperbaiki kelemahan struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun. Diuji apakah kita mampu mengembalikan modal nasional untuk bekerja bagi kepentingan nasional.
Dan diuji apakah kita masih cukup percaya pada masa depan bangsa ini untuk ikut memperbaikinya. Sebab pada akhirnya, Indonesia tidak akan dibangun oleh mereka yang memilih menyerah. Indonesia akan dibangun oleh mereka yang tetap kritis, tetap rasional, dan tetap percaya bahwa rumah ini layak diperjuangkan.
Puti Annisa Noviyanti
Pemerhati ekonomi dan politik
BERITA TERKAIT: