Lemahnya Pengendalian Internal Situng KPU

 
Beberapa masalah yang muncul adalah kesalahan input data hasil suara yang muncul di situs resmi KPU, adanya hasil input data yang tidak disertai dokumen pindai C1.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dengan sistem pengendalian internal dari aplikasi sistem informasi dalam proses input - cek - laporan yang terjadi.

Sebuah pengendalian internal yang baik dari aplikasi IT menjamin data input, proses dan pelaporan dilakukan secara benar, tepat waktu, dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas dan datanya akurat, bebas dari kesalahan. Proses validasi dari input sedapat mungkin dilakukan secara otomatis oleh aplikasi IT untuk meminimalisir kesalahan input dan menjamin kebenaran dan kualitas data yang masuk ke dalam sistem IT.

Dari banyaknya data, luasnya daerah cakupan operasi dari aplikasi dan jumlah orang yang terlibat dalam proses input data yang dilakukan secara monoton, maka suatu kesalahan input mungkin saja bisa terjadi. Namun, proses input data juga dapat menjadi salah satu sumber kecurangan dalam suatu sistem informasi. Munculnya laporan kesalahan input, kondisi lelahnya petugas serta tuntutan waktu yang terbatas sampai banyaknya korban menjadi sebuah tanda bahwa perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh dari proses Pemilu 2019.

Secara umum kesalahan laporan berasal dari dua proses utama:
(1) Proses input, di mana terjadi kesalahan ketik, tidak ada data pindai dokumen C1,  data  pemilih yang jumlahnya lebih dari DPT dari satu TPS, dan
(2) Proses pelaporan, di mana muncul tampilan hasil input di situs KPU yang menampilkan hasil input yang salah tersebut di atas.

Dari sudut pandang pengendalian aplikasi input, maka dalam proses input terdapat beberapa kelemahan:
1. Lemahnya algoritma validasi dari input sehingga terjadi jumlah total data input suara tidak sesuai dengan jumlah detail suara hasil pencoblosan. Seharusnya bila terdapat ketidaksesuaian tersebut, muncul peringatan kesalahan secara otomatis di layar komputer dan data tidak bisa di input jika jumlah total tidak sesuai dengan jumlah detail masing-masing hasil pencoblosan. Input data bisa dilakukan jika sudah diperbaiki oleh petugas.
2. Kelalaian verifikasi yang dilakukan oleh verifikator dalam melakukan tugasnya. Kesalahan input yang tidak tervalidasi secara otomatis membuat pekerjaan verifikator jadi lebih banyak dan menimbulkan risiko terlewatnya data-data yang tidak sesuai.
3. Kelemahan algoritma validasi juga muncul ketika ada data yang bisa terkirim ke sistem tanpa hasil pindai C1. Seharusnya data tidak bisa di input dan dikirim sebelum ada hasil pindai C1, sehingga data yang dikirim juga telah melewati proses verifikasi agar akurat dan lengkap.

Sedangkan dalam proses pelaporan, kelemahan yang ada adalah :
1. Data yang ditampilkan tidak lengkap, tanpa hasil pindai C1. Masalah ini muncul bisa disebabkan oleh proses input yang tidak menjalani proses validasi otomatis dan verifikator lalai dalam menjalankan tugasnya.
2. Laporan juga memuat data input yang salah ke situs KPU sehingga muncul masalah validasi dari verifikator yang lalai atas data tidak lengkap atau salah yang akan ditayangkan di situs KPU.

Semua kesalahan yang muncul akhirnya terlihat pada laporan situs KPU dan menjadi topik yang dipermasalahkan di media-media sosial.

Rekomendasi atas semua masalah tersebut adalah perlunya dilakukan IT Audit oleh pihak independen atau gabungan dari pihak yang kompeten untuk menguji kehandalan pengendalian dan pengecekan internal dari proses aplikasi situng KPU.

Dengan adanya Audit atas proses IT tersebut akan dapat ditentukan apakah kelemahan Pengendalian Internal itu memang merupakan kelemahan dalam pengendalian proses program aplikasi atau telah terjadi kesengajaan dari oknum tertentu, yang dengan mudah bisa dilacak pada aktifitas log di server KPU.

Sebuah IT Audit akan memberikan kepastian mengenai pengendalian internal dan tingkat keamanan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kehandalan proses situng KPU.

Hal ini sangat mendesak dilakukan agar kinerja KPU dalam perhitungan hasil pemilu dapat segera diperbaiki. Semua biaya yang sudah terjadi baik secara keuangan maupun biaya sosial dari para korban penyelenggaraan pemilu, menuntut berlangsungnya sebuah proses yang efektif, efisien, adil dan transparan sehingga hasil perhitungan KPU menjadi lebih handal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Komunitas eData Integrity Watch