RUU DSD Pintu Masuk Pemerintah Angkat Daya Saing Daerah

Anggota Komite I DPD Abdur Qadir Amir Hartono mengatakan bahwa RUU DSD merupakan pintu masuk pemerintah untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan terhadap model pembangunan di daerah pada masa mendatang.

"Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya, holistik dan menyeluruh,” katanya saat berkunjung ke Surabaya dalam rangka penguatan materi RUU DSD, Senin (25/03).

Kata dia, daya saing tidak hanya berorientasi ekonomi saja, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global, demi terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yang nyata dan berkelanjutan serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks global, World Economic Forum (WEF) baru saja merilis Indeks Daya Saing Global (2018), Global Competitiveness Report, peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara.

Sementara, laporan daya saing regional Indonesia yang dipublikasikan Asian Competitiveness Institute (2017) menunjukkan bahwa lima provinsi dengan peringkat daya saing terbaik adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sedangkan daerah yang peringkat daya saingnya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT dan Maluku.

Dalam konteks Jawa Timur, Gus Ton menambahkan bahwa masih terdapat beberapa bagian wilayah di Provinsi Jatim khususnya wilayah pulau-pulau di bagian selatan (Probolinggo dan sekitarnya), wilayah pulau-pulau di sekitar Madura yang masih perlu diperhatikan serius.

“Kawasan Selatan dan Madura masih perlu mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun pelabuhan serta transportasi laut, yang mampu mendongkrak percepatan pembangunan di wilayah tersebut,” terangnya.

Pengembangan kawasan pelabuhan Probolinggo, infrastrtuktur jalan dan kereta api, serta pengembangan wisata bahari di Pulau Gili Kepatang sampai Pulau Gili Iyang perlu difasilitasi dan didorong pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kondisi ini tentunya tidak hanya terjadi di Jatim, akan tetapi juga di Daerah lainnya. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua tentunya untuk memperbaiki Daya Saing lokal dari berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Harapan besar tersebut sejatinya di dukung  regulasi yang memadai.

“Butuh sebuah UU untuk mendukung upaya percepatan Daya Saing Daerah yang kini telah menjadi isu global”, ujar Gus Ton.