Kader PP di MPR Dituntut Perjuangkan UUD 1945 Naskah Asli

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang hadir dalam acara tersebut mengingatkan kepada 62 kader PP, baik yang duduk di DPR dan DPD masa bakti 2024-2029, untuk bersatu padu agar bangsa ini kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli.

"Saya mengingatkan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila yang hari ini berada di lembaga pemangku kebijakan negara agar satu irama dan satu langkah, agar bangsa ini kembali kepada Pancasila dan UUD 1945," kata LaNyalla dalam sambutannya.

Menurutnya, sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila dan UUD naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian kita perkuat dan sempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum. Sehingga tidak mengubah sistem bernegara Pancasila. Sekaligus mencegah penyimpangan yang terjadi di masa lalu.

Sebab, kata Senator asal Jawa Timur itu, saat ini Pancasila telah ditinggalkan sejak bangsa ini mengganti sistem bernegara melalui amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002 silam.

"Sejak era reformasi, bangsa dan negara ini menerapkan sistem Demokrasi Liberal ala Barat. Yang terjadi, justru tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa. Sebaliknya, menurunkan harkat dan martabat, serta etika dan rasa bangsa yang besar ini," papar LaNyalla.

Oleh karenanya, LaNyalla yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menilai, seluruh kader memiliki tugas dan misi yang suci untuk menjaga Pancasila tetap Abadi di bumi Indonesia ini.

"Pancasila Abadi itu bukan abadi di dalam museum atau diawetkan untuk hiasan. Tetapi, Pancasila benar-benar dilaksanakan dan menjadi sumber segala sumber hukum, menjadi falsafah bangsa, sekaligus menjadi norma hukum tertinggi di dalam konstitusi," tegas LaNyalla.
 
Pada kesempatan itu, Ketua DPD didampingi staf khusus Sefdin Syaifudin dan sejumlah anggota DPD terpilih yang juga pengurus dan kader Pemuda Pancasila.

Tampak sejumlah senator yang hadir di antaranya Senator asal Papua Tengah, Yorrys Th Raweyai, Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulawesi Barat), Bisri As Shiddiq Latuconsina (Maluku), Sultan Hidayatullah Mudaffar Syah (Maluku Utara), Agustinus R Kambuaya (Papua Barat Daya), Hasbi Yusuf (Maluku Utara), Syarif Mbuinga (Gorontalo) dan Muhammad Hidayatullah (Kalsel).