Rumah Dinas Wagub DKI Tetap Terlihat Bersih

Empat bulan sejak ditinggal Sandiaga, rumah dinas (rumdin) Wagub DKI yang berada di Jalan Denpasar, Blok C17/48 Jakarta Selatan sepi. Di rumah dua lantai itu, hanya terlihat dua petugas keamanan yang berjaga-jaga di pos penjagaan.

Mereka asyik mengobrol sam­bil memantau kondisi sekitar rumah yang cukup ramai oleh hilir mudik kendaraan roda dua maupun empat ini.

"Rumah sudah lama kosong. Hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan setiap bulannya," ujar salah satu petugas keaman­an, Idris saat berbincang-bin­cang dengan Rakyat Merdeka, Senin (2/1).

Rumdin Wagub DKI berada tak jauh dari Menara Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Lokasinya berada di tengah-tengah rumdin pejabat negara setingkat menteri. Kondisinya cukup asri karena ditumbuhi berbagai pohon.

Pintu masuknya berada di sisi kiri. Ukurannya cukup lebar karena digunakan untuk keluar masuk kendaraan roda dua dan empat. Namun, tidak terlalu tinggi, hanya satu meter. Di depannya terdapat logo yang cukup besar dengan tulisan "Jaya Raya". Lengkap dengan lambang Monas di tengah-tengahnya. Logo tersebut me­nandakan, bahwa rumah di­nas tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI.

Masuk lebih dalam, terdapatgarasi yang cukup luas. Di dalamnya terparkir satu mobil BMW. Juga beberapa sepeda motor ikut diparkir di garasi dengan model terbuka itu. Tidak ketinggalan, ada satu motor voorijder atau pengawal yang disiagakan di tempat itu.

"Yang tinggal di sini hanya dua petugas keamanan," ujar Idris kembali.

Kendati berbulan-bulan ditinggalpenghuninya, rumah bercat putih itu tampak bersih. Tidak ada sampah berserakan di rumah 500 meter persegi ini. Rumput tanaman juga rapi, tidak ada yang panjang.

"Setiap hari ada empat petu­gas kebersihan dan taman yang mengurusi agar tidak kotor, walaupun lama tidak ditempati," ucap pria bertubuh tegap ini.

Selain itu, kacanya bersih dan terawat. Tidak kusam maupun kotor. Korden warna putih yang berada di lantai satu dan dua juga bersih. Menurut Idris, di rumah ini kadang diadakan pen­gajian oleh ibu-ibu dari Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis) DKI.

Idris menambahkan, rum­din Wagub DKI sudah lama tidak ditempati para wagub. Terutama sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Sandiaga Uno, rumah tersebut tidak ditinggali secara resmi. Mereka memilih tinggal di ru­mah pribadinya masing-masing yang berada di Jakarta.

"Rumdin ini hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan," kata dia.

Kendati lama tidak ditem­pati, Idris memastikan, siapa pun nantinya wagub terpi­lih, bisa langsung menempati rumdin ini karena setiap hari dibersihkan sehingga terawat dengan baik. "Kapan pun siap ditempati, tidak perlu khawatir," ucapnya.

Yang Menentukan Wagub Bukan Gubernur
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, keko­songan wagub itu lebih ditentu­kan partai politik.

Sebab, kata dia, yang memi­liki hak untuk menentukan po­sisi tersebut adalah parpol pen­gusung, yaitu Partai Gerindra dan PKS. "Mereka yang memi­liki hak, undang-undangnya begitu," ujar Anies.

Menurut Anies, gubernur bukanlah seseorang yang ber­hak menentukan wagub. Ia punmengaku masih menunggu usulan seperti apa dari parpol pengusung. "Karena gubernur menurut undang-undangnya, bukan menjadi bagian yang menentukan. Karena itu, kita tunggu saja dari parpol seperti apa," ujar Anies.

Yang penting, lanjut Anies, wagub yang akan dicalonkan harus mau menjalankan visi dan misi yang sedang dijalankan gubernur. "Dia harus memiliki komitmen untuk menjalankan semua yang menjadi visi guber­nur. Jangan bawa visi sendiri," tandasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini,mengaku belum merasa kerepotan dengan ketiadaan wagub yang sudah kosong selama beberapa bulan.Tugas wagub masih bisa dijalankan oleh asistennya.

"Secara fungsi administrasi dan berjalannyapemerintahan, memang semuanya di tangan gubernur, dibantu empat deputi. Jadi kalau ada acara-acara, seka­rang dibagi," jelasnya.

Selain itu, Anies meyakini, usulan partai pengusung yang mencalonkan anggotanya untuk maju menjadi wagub, mempu­nyai kinerja bagus, sehingga dapat mengikuti alur yang sudah dijalankannya dalam satu tahun terakhir.

"Partai akan mengusulkan nama yang memang kompeten dan bisa kerja. Perhatian publik itu sangat besar. Jadi saya percaya, partai akan serius," pungkasnya.

Latar Belakang
PKS & Gerindra Sama-sama Jagokan Kadernya
Sandiaga Uno resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Sidang Paripuna DPRD DKI pada 27 Agustus 2018.

Sebelumnya, Sandi telah men­gajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu kepada Gubernur DKI Anies Baswedan pada 9 Agustus 2018, setelah namanya menguat sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping Prabowo.

Setelah itu, surat diteruskanke DPRD melalui Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik. DPRD DKI pun menggelar paripurna pada 21 Agustus 2018. Namun karena Sandi tidak hadir, rapat diundur hingga 27 Agustus.

Selanjutnya, Gerindra, PKS dan PAN sebagai partai pengusung akan mengajukan dua nama pengganti Sandi ke DPRD DKI. Kemudian, DPRD akan memi­lih wakil gubernur baru lewat voting dalam rapat paripurna. Namun, hingga empat bulan berlalu, partai pengusung belum juga mencapai kesepakatan.

Untuk menentukan peng­ganti Sandi ternyata bukan hal yang mudah. PKS dan Gerindra sama-sama menjagokan kader partainya masing-masing. Partai Gerindra sempat memajukan Wakil Ketua DPRD DKIM Taufik sebagai cawagub. Namun PKS berpandangan, sudah se­harusnya posisi tersebut ditem­pati PKS.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengatakan, selama ini PKS sudah banyak mengalah dan berkorban bagi Gerindra. Maka, sudah seharus­nya jatah tersebut untuk PKS.

Seiring berjalannya waktu, Gerindra dan PKS mulai mene­mui kata sepakat bahwa cawagub akan diambil dari kader PKS. Namun, Gerindra memberikan syarat bahwa cawagub DKI akan menghadapi uji kelayakan dan kepatutan.

"Kami sepakat membuat satu badan untuk uji itu. Ada dua nama dari PKS, bisa jadi yang diuji lebih dari empat," ujar Ketua DPW PKS DKI Shakir Purnomo.

Selanjutnya, PKS menyorong­kan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub DKI. Badan uji juga dibentuk, dengan penguji peneliti senior LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif. Sedangkan PKS memajukan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi dan Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo. Namun proses ini diketahui berlarut-larut karena ada ketidaksepahaman tentang uji tersebut.

"Kami tidak menolak uji ini, cuma waktu itu ketika membahasnya, kami ketemu saja, ngobrol-ngobrol. Kemudian, berkem­bang, jadinya berbeda persepsi," ucap Suhaimi.

Sedangkan M Taufik menilai, PKS tidak mengerti konsep pen­gujian ini. Sedangkan diketahui, PKS hanya meminta proses ini lebih kepada perkenalan.

"Seluruh dunia, orang juga tahu fit and proper test kayak apa, masa kenalan, ya nggak lah. Kalau kenalan doang ya ngapain pakai fit and proper test, capek banget kita," tegas Taufik.

Akhirnya, PKS mengajukantiga nama yaitu, bekas Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi sebagai bakal cawagub pada Rabu, 2 Januari 2019.

Selain itu, partai tersebut juga menyorongkan dua tim penguji yaitu, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasodjo dan pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Lamanya kursi wagub yangko­song juga disuarakan Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Dia mengakui, beban kerjanya ber­tambah sepeninggal Sandiaga.

"Beban kerja pasti tambah karena wagubnya tidak ada. Beban kerja pasti ada, itu tidak mungkin dipungkiri," kata Saefullah.

Menurut Saefullah, tambahan kerja biasanya terkait dispo­sisi Gubernur Anies yang tidak bisa menghadiri undangan atau upacara.

"Seperti apel, seperti ini kalau ada wagub, wagub dulu. Kecuali gubernur dan wagub tidak ada, baru sekda. Ya hal-hal lain yang rutinitas segala macam, enggak apa-apalah," tutur dia.

Kendati demikian, Saefullah memastikan, Pemprov DKI tetap melayani masyarakat dengan maksimal karena ini sebagai pengabdian kepada masyarakat.

"Tidak ada kata capek sepanjang kita menikmati pelayanan masyarakat," tuturnya. ***