Wiranto: Kelompok HTI Tunggangi Demonstrasi, Mereka Tetap Ingin Eksis Berorganisasi

Sebelumnya, mantan Panglima ABRI ini juga menggelar per­temuan sub regional meeting on counter terrorism (SRM on CT) bersama pemerintah Australia dalam rangka mengh­adapi berkembangnya ancaman terorisme. Berikut penjelasan Wiranto terkait hasil pertemuan yang membahas beberapa perso­alan dalam negeri dan regional tersebut;

Baru-baru ini Anda men­gundang Menteri Agama ber­sama beberapa ormas Islam ke kantor Anda. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
Perlu Anda ketahui bahwa saya memang sengaja mengundang tokoh-tokoh agama Islam, para ulama, para habaib, dan juga para pimpinan ormas Islam untuk ber­dialog. Dialog secara bebas dan santai, membahas masalah ukhu­wah Islamiyah, ukhuwah wat­toniyah, masalah tauhid, masalah akidah yang sementara ini kan masih menjadi perdebatan.

Lho memangnya perdeba­tan apalagi, bukankah kasus pembakaran bendera tauhid di Garut sudah selesai?
(Perdebatan itu) walaupun sudah mereda, tetapi masih cukup sengit.

Sebab (bendera yang dibakar di Garut beberapa waktu lalu)sebagian kalangan menganggap bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), sementara se­bagian lagi menggap bendera tauhid. Atau meski bukan ben­dera tauhid, tapi simbol-simbol tauhid. Sehingga terjadi perbe­daan yang sangat tajam.

Bukankah sudah disepakati diselesaikan secara hukum?
Polisi memang telah menyele­saikannya dengan satu struktur hukum, yang kemudian telah memberikan satu proses peradi­lan kepada orang yang membakar dan yang membawa bendera. (Dari pihak-pihak yang ber­perkara) ini kan masing-masing memberikan penjelasan yang membuatnya tidak bisa men­jadi satu. Maka saya kumpulkan, Menteri Agama ada penjelasan­nya, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga ada, lalu dari Bareskrim Polri yang mengusut masalah itu, dan men­dorong ke pengadilan juga ada. Lalu dari perwakilan organisasi yang anak buahnya membakar bendera dan organisasi lain yang anak buahnya membawa bendera ini saya kumpulkan jadi satu un­tuk berdialog. Dan alhamdulillah dialog berlangsung sangat santai, sangat bersahabat, dipenuhi sauatu kesadaran bahwa dialog semacam ini mencari kebenaran, semangat tabayun sangat dijiwai.

Lantas apa hasil yang dica­pai dari dialog tersebut?
Ya kami sangat gembira karena telah terjadi kesepakatan bahwa, ini ada kesalahpahaman yang tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Dan kemarin saya sampaikan bahwa, semua umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, harus ikut bersama-sama dengan aparatur keamanan menjaga stabilitas. Stabilitas keamanan, stabilitas politik, taat hukum, ini menjadi kewajiban kita ber­sama. Agar apa? Agar negara kita damai, negara kita rukun, negara kita stabil. Karena dari stabil itulah kita bisa memban­gun. Alhamdulillah semuanya sudah menyadari masalah itu, sehingga kesimpulannya adalah semua sudah menerima dan semuanya sudah diselesaikan. Baik itu penyelesaian hukum, maupun penyelesaian organisasi dimana oknum-oknumnya terli­bat masalah itu.

Kemudian juga Menteri Agama sudah menyampaikan bagaimana masalah akidah, masalah kalimat tauhid ini nanti akan dimusyawarahkan lebih luas lagi. Dan itu bukan domain pemerintah untuk ngatur, untuk menentukan tata cara pernghor­matan kepada kalimat tauhid dan sebagainya.

Jadi saya kira, pertemuan ke­marin walau hanya sekitar dua jam, tapi sudah menghasilkan sesuatu yang menurut saya fun­damental, sesuatu yang strategis, sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa bergerak ke depan. Saya juga tadi meng­ingatkan kepada teman-teman yang berdemonstrasi, hati-hati ya. Demonstrasi yang terkadang mempunyai niat baik, untuk membangun suatu pemahaman yang positif, terkadang dia di­tunggangi oleh kelompok lain untuk kepentingan politik.

Anda menduga aksi demon­strasi yang ada beberapa waktu lalu ditunggangi. Apa buktinya?
Tadi saya tayangkan, untuk demonstrasi yang kedua kali itu, ternyata memang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan untuk kepentin­gan politik tertentu.

Siapa yang menunggangi aksi itu? Dimanfaatkan oleh teman-teman dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tetap eksis berorganisasi. Untuk itu saya ki­ra pertemuan semacam ini akan kami lakukan secara berkala, secara periodik. Agar kebersa­maan kita, baik itu sesama umat Islam maupun antar agama tetap terjaga di Indonesia ini.

Anda bilang dalam per­temuan, seluruh peserta sepakat menilai telah terjadi kesalahpahaman. Apa mak­sudnya?
Ini kan yang dibakar itu ada satu bendera ya, yang kemudian ada tulisan “laa ilaaha illa Allah” dalam bahasa arab. Pembakar merasa itu bendera HTI, karena yang membawa juga memang mengaku dia membawa bendera HTI. Itu dalam konteks Garut, dua orang pembakar dan satu orang pembawa. Yang bawa ngaku bahwa itu bendera HTI, sementara yang membakar juga merasa itu bendera HTI. Dalam konteks hukum, bendera itu adalah bendera HTI. Tapi dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks akidah dan tauhid, itu adalah bendera dengan tulisan "laa ilaaha illa Allah", jadi eng­gak boleh dibakar. Ini yang saya bilang enggak bisa dijadikan satu, karena dalam konteks yang berbeda. Maka dari itu kemarin saya jelaskan, semua orang Islam saat melihat tulisan "laa ilaaha illa Allah" kita hormati, kita cintai. Dalam konteks di Garut, jangan kemudian kita campuradukan. Sehingga ke­marin sudah ada pemahaman soal itu. Supaya jangan sampai ada satu fakta hukum, yang didekati dari dua konteks yang dicampuradukkan. Ini yang membuat nanti kacau.

Selain bertemu dengan or­mas Islam dan Menteri Agama, sebelumnya Anda juga menggelar pertemuan regional dengan beberapa negara jiran. Apa saja yang dibahas dalan pertemuan itu?
Pertemuan itu merupakan per­temuan lanjutan dari pertemuan serupa yang kami lakukan di Manado, pada 29 Juli 2017 yang lalu, dimana Indonesia adalah tuan rumah dalam per­temuan tersebut. Negara-negara yang hadir dalam pertemuan kali ini adalah Indonesia, Australia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Myanmar, Thailand, dan Singapura. Pertemuan kemarin dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Australia, Bapak Hon Peter Dutton serta saya sendiri, dan diikuti oleh tujuh menteri atau setingkat menteri lain­nya, dari negara-negara yang saya sebut tadi. Pertemuannya membahas upaya negara peserta dalam memberantas tindak ter­orisme, melalui penguatan kerja sama yang telah ada. Selain itu kami juga mencoba merancang program-program baru, yang perlu kami lakukan sehubungan dengan peningkatan ancaman terorisme yang menggunakan berbagai media, dan cara-cara baru, baik teknis maupun taktik mereka. Seperti kita ketahui bahwa, cara dan metodologi tin­dak terorisme telah berkembang. Bahkan kita lihat di Surabaya yang menggunakan keluarga, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Serta juga menggu­nakan teknologi yang semakin maju. Teknologi yang digunakan oleh masyarakat umum juga mereka gunakan, untuk melaku­kan suatu perencanaan tindak terorisme. Oleh karena itu, salah satu upaya yang juga dibahas adalah, bagaimana pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, untuk menang­gulangi terorisme itu. Selain itu, pertemuan itu juga membahas upaya bersama dalam menang­gapi terorisme melalui media so­sial. Di mana kita kerjasamakan dengan pihak swasta yang berke­cimpung dalam bidang teknologi informasi. Hasil pertemuan ini akan kami tindaklanjuti pada Jakarta Working Group, yang terdiri atas pejabat-pejabat se­nior dari sembilan negara, yang bertugas membuat perencanaan dan monitoring kegiatan ber­sama. ***