WAWANCARA

Moeldoko: Penempatan KPK Sebagai Koordinator Pencegahan Korupsi, Terobosan Baru

Sabtu, 18 Agustus 2018, 09:13 WIB
Moeldoko: Penempatan KPK Sebagai Koordinator Pencegahan Korupsi, Terobosan Baru
Moeldoko/Net
rmol news logo Presiden Jokowi membentuk Timnas Pencegahan Korupsi. Institusi anyar ini dipa yungi dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diteken dan diundangkan per tanggal 20 Juli 2018 lalu. Tim ini beranggotakan personel lintas kementerian, lembaga negara non struktural, serta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus kerja pencegahan korupsi ada di sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Apa saja detail pekerjaan tim ini nantinya dan apakah fungsi dan tugas timnas ini nantinya tidak bertabrakan dengan KPK? Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko memberikan rincian pekerjaan tim ini. Selain bicara soal timnas, bekas Panglima TNI ini juga bicara seputar proses pengunduran diri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur. Berikut ini penjelasannya;

Apa sih yang melatari Presiden Jokowi hingga harus membentuk Timnas Pencegahan Korupsi. Apakah peran pencegahan yang ada di KPK selama ini masih kurang?
Jadi sebenarnya ada empat pokok perubahan utama yang didasarkan pada Peraturan Presiden, Tim PK ini. Yaitu, sela ma ini terlihat di publik bahwa fokus korupsi lebih dititikberatkan ke penindakan oleh KPK. Sementara kami berpandangan pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan. Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang keambil tuh. Namun kalau pencegahan uangnya belum keambil.

Lantas apa bedanya dengan fungsi pencegahan yang ada di KPK?
Ini merupakan sebuah terobosan baru karena upaya pencegahan ini menempatkan KPK sebagai koordinator. Peran koordinasi dan sekertariat di Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dipindahkan ke KPK. Alhasil KPK bertugas sebagai koordinasi dan supervisi dalam upaya pencega-han korupsi, dan KPK berkoordinasi ke Bappenas. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri un tuk outcome pemerintahan daerah. Di sisi lain untuk reformasi birokrasi dan KSP untuk agenda prioritas pembangunan.

Fokus upaya pencegahan-nya apa?
Pertama tata niaga dan perizinan, keuangan negara dan reformasi birokrasi serta penegakkan hukum. Nah khusus fokus bidang pertama sampai ketiga di antaranya dukungan ini untuk kepastian pengusaha agar ada kepastian berusaha. Jangan ada upaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Sehingga harus dihilangkan ease of business kita meningkat dan indeks persepsi korupsi kita naik. Berikutnya debirokratisasi agar aparat pusat dan daerah tidak menghabiskan waktu menghabiskan laporan adminsitrasi dalam aksi pencegahan korupsi.

Jadi outcome utama dari pembentukan timnas ini apa?

Intinya arah implementasi aksi pencegahan korupsi dipastikan kita bersama sama fokus pada outcome. Tidak berhenti pada output saja.

Oh ya dalam waktu dekat ini masa pemerintahan Presiden Jokowi periode ini akan berakhir. Apa fokus utama yang mesti dikerjakan pemerintah hingga tahun depan?
Setahun ke depan, Presiden Jokowi itu mematok target per-tumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi. Lalu pengangguran, inflasi, dan kemiskinan di targetkan terus menurun. Strategi membangun dan mem-per baiki IPM memakai dua hal, yaitu hard and soft infrastructure. Pen dekatan hard infrastructure di antaranya melakukan pem bangunan fisik. Untuk soft infrastructure, melalui pembenahan regulasi dan pembangu-nan manusia.

Bisa dijelaskan soal hard dan soft infratructure tersebut?
Pembangunan hard infrastructure itu terdiri dari big and small infrastructure. Big infrastructure terdiri dari jalan tol, jalan nasional, LRT (Light Rail Transit), jalur kereta api, bandara, pelabuhan, pembangkit, dan lainnya. Treatment ini pun butuh biaya besar, baik melalui APBN atau public private partnership, dengan waktu pembangu nannya lama. Dampak pada kesejahteraan bagi rakyat dari pembangunan ini perlu beberapa waktu. Sebagian pembangunan dimasukkan da-lam kategori proyek strategis nasional (PSN). Kemudian small atau basic in-frastructure di antaranya sanitasi (jamban), air bersih, elektrifikasi desa, jalan usaha tani, serta pembuatan irigasi tersier dan kuarter. Biayanya kecil, dapat diambil dari APBN, APBD, atau Dana Desa. Waktu pembangunannya cepat. Dampak pada kesejahteraan rakyat juga cepat terasa atau instan.

Lantas yang dimaksud soft infrastructure tadi apa?
Untuk pembangunan soft infrastructure, Presiden Jokowi melakukannya dengan memperbaiki iklim usaha dan investasi melalui ease of doing business (EoDB). Ada juga deregulasi salah satunya melalui online single submission (OSS) serta mengurangi ketidakpastian regulasi. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, diploma, kursus) sampai dengan menajamkan upaya penurunan stunting. Konsep revolusi mental yang dicanangkan presiden ini diarahkan untuk menjadi-kan Indonesia sebagai bangsa yang berani, percaya diri, dan optimistis.Lalu, memunculkan karakter kreatif, berjiwa entrepreneurial, santun, toleran, serta bisa berkolaborasi. Lalu, kolaborasi pun diperlukan antara pemerintah dengan swasta. Sebab pemerintah juga membutuhkan peran aktif swasta.

Bagaimana cara pemerintah untuk menstimulus swasta agar ikut berperan aktif?
Caranya mendorong mereka untuk berinovasi. Inovasi adalah sumber daya saing. Jika kompetitif, bisa ekspor atau menahan sekaligus menggantikan impor secara alamiah. innovate or die. Oleh karena itu kami berharap para pengusaha mau berinvestasi di Indonesia. Seraplah angka tan kerja Indonesia. Latih mereka. Berikan hak pekerja dengan baik. Selain itu, para pengusa ha diharapkan membangun infrastruktur lewat skema public private partnership atau bisa juga melalui swasta murni. Dengan demikian, APBN hanya digunakan untuk proyek yang swasta tidak mau masuk (public goods).

Soal lain. Baru-baru ini MenPAN-RB Asman Abnur memutuskan mundur dari ja-batannya. Bisakah Anda men-jelaskan terkait pengunduran diri Asman Abnur itu?
Ya mungkin pertimbangan psikologis ya, mungkin ya. Ka rena komposisi dari partai pendukung sehingga merasa tidak nyaman begitu ya.

Tetapi tidak ada paksaan untuk mundur?

Sementara ini tidak ada ya. Baik-baiklah pokoknya sangat baguslah ya.

Kursi Asman Abnur kini ditempati Komisaris Jenderal Syafruddin. Munculnya Jenderal Syafruddin ini seperti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Apa benar begitu?

Sepertinya belum lantaran situasinya kan baru sekali, tiba-tiba begitu.

Alasan penunjukkan Syafruddin apa?
Ya saya pikir Pak Presiden sudah memiliki pertimbangan yang matang ya. Sebab semua itu otoritas beliau.

Artinya penunjukkan Syafruddin bukan last minute?
Begini semua itu ada talent scouting. Ada yang namanya bagaimana Pak Presiden melihat seseorang karena kapasitasnya. Kemudian integritasnya sehing-ga saya pikir sudah dipikirkan dengan baik kok.

Berarti dengan menempati posisi MenPAN-RB Jenderal Syafruddin nanti dipastikan akan mundur dari kepolisian?

Oh iya pasti otomatis itu, sudah ada yang menggantikannya ya. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA