Meski tidak langsung menyebut nama, Luhut menyindir pada saat memberikan pidato di Gedung BPK, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.
â€Misalnya ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin gitu apanya yang dikibulin? Sertifikat itu dulu prosesnya lama, panjang dan sedikit. Sekarang proses cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi nggak boleh kita asal ngomong apalagi senior-senior. Dia kan 70 berapa tahun, saya kan 71 tahun juga,â€.
Kritik Membangun
Luhut mengatakan, pemerintah tidak anti kritik. Namun, kritik yang dilontarkan ke pemerintah sebaiknya adalah kritik yang membangun.
â€Jangan asal kritik saja. Saya tahu track recordmu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam saja lah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" tegasnya.
MudaratSaya sekadar membaca berita di tengah wabah berita hoax sedang merajalela di Tanah Air Udara tercinta kita ini, tanpa melakukan tabayyun demi mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
Sebagai rakyat jelata saya juga terlalu awam politik maka sama sekali tidak kompeten untuk berani melibatkan diri ke dalam kemelut polemik kelas tinggi tersebut.
Namun sebaiknya juga jangan ada pihak penganut aliran mumpungisme memanfaatkan kasus polemik ngibul tersebut sebagai kesempatan mengompori para tokoh penguasa untuk saling bongkar dosa di atas panggung politik jamanow. Praktek adu-domba saling bongkar dosa hanya terbatas sepihak memuaskan syahwat politik picisan para pengadu-domba yang jelas lebih banyak mudarat ketimbang manfaat bagi kepentingan persatuan dan kesatuan negara, bangsa dan rakyat Indonesia
Dialog Menarik bahwa keteladanan sikap politik bijak dan beradab justru ditampilkan oleh seorang tokoh junior, yaitu Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Tokoh cendikiawan dan negarawan muda ini menawarkan jalur musyawarah-mufakat dengan siap memfasilitasi acara dialog terbuka Menko Luhut dengan sang tokoh senior pengkritik kebijakan sertifikat presiden yang dikritik balik oleh Menko Luhut.
Pada hakikatnya, Dhanil berupaya mewujudkan semangat demokrasi yang beradab selaras tiga sila Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan. MERDEKA!
[***]Penulis adalah pembelajar demokrasi Pancasila
.jpeg)
.jpeg)
