Agung Laksono: Kalau Bisa, 2018 Partai Golkar Tidak Bicara Lagi Masalah Internal Melulu...

Dia berharap munaslub diada­kan sebelum akhir tahun ini. Berikut penuturan lengkap eks Menkokesra tersebut kepada Rakyat Merdeka;

Anda seperti ngotot sekali menginginkan Golkar segera menggelar munaslub pasca penahanan Setnov. Ada apa ini?
Ini kan tahun politik sudah semakin dekat. Kalau terlalu lama, saya khawatir akan meng­ganggu apa yang sedang diper­juangkan oleh bangsa, dan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Golkar dalam rangka menyongsong Pilkada 2018, dan Pemilu 2019. Jadi saya kalau bisa maunya 2017 ini juga di­laksanakannya. Tujuannya su­paya 2018 sudah menyelesaikan problem internal yang dihadapi Partai Golkar selama ini, seperti kasus hukum dan sebagainya yang menyangkut kader Golkar. Saya ingin ini dijadikan mo­mentum untuk memperbaiki Partai Golkar, memperbaiki kinerja kader Partai Golkar, dan memberi image yang baru ke­pada Partai Golkar, yaitu image yang menggambarkan semangat anti-korupsi, berprestasi, dan berkarya. Ini tentu membutuh­kan waktu, ada syarat waktunya. Makanya, lebih cepat pelaksa­naan munaslub akan lebih baik.

Kalau dipaksakan munaslub apakah tidak khawatir justru memperkeruh kondisi inter­nal?
Ya memang tidak ada jalan lain, karena kan Pak Novanto sudah ditahan. Jadi biarlah dia mengikuti prosedur hukumnya. Sementara itu kader Golkar harus fokus memperbaiki kon­disi internalnya.

Apa tidak bisa mengandal­kan Plt untuk menghadapi 2018?
Plt itu kewenangannya terba­tas. Berdasarkan undang-undang ketua umum dan sekjen definitif yang bisa mengambil segala kebijakan yang dibutuhkan. Berarti harus ada munas. Kalau munasnya diselenggarakan 2018, sudah sibuk kami dengan segala macam kegiatan opera­sional pilkada, pileg, dan pilpres. Sehingga yang tersisa dan paling baik itu ya tahun ini.

Selain itu Plt kalau saran dari Dewan Pakar Partai Golkar adalah dengan tugas itu koma, tidak berhenti. Plt kami setuju, dengan tugas menangani sehari-hari biar ada penimpinnya yang baru, dan juga harus menyiapkan penyelenggaraan munaslub den­gan waktu sesingkat-singkatnya, dalam tahun 2017 ini. Jadi bu­kannya berkepanjangan. Sebab kalau mengandalkan Plt di saat pileg dan pilpres itu tidak bisa berfungsi secara optimal, karena tidak legitimate.

Kalau situasi dibiarkan tenang dulu dan baru men­gadakan munaslub awal 2018 bagaimana?
Ya...beginilah, lebih cepat, lebih baiklah. Supaya segera ada kepastian. Kalau bisa 2018 itu sudah tidak bicara lagi soal internal melulu. Kami sudah bicara bagaimana penggalan­gan, bagaimana logistiknya, bagaimana saksi-saksi, begi­tu. Kalau bolak-balik dengan masalah intern kami seperti jalan di tempat jadinya.

Didorongnya munaslub ini kan berpotensi menyebabkan perpecahan, dan mengganggu persiapan Golkar. Apa tangga­pan Anda terkait hal ini?
Situasi dan kondisinya me­mang mau tidak mau harus di­lakukan. Kami mengusung asas praduga tak bersalah, tapi partai juga tidak boleh tersandera. Karena waktunya sudah semakin dekat. Puncaknya berpartai itu 208-2019.

Saat itu kami sudah tidak bisa lagi bicara soal ke dalam, tapi bicara soal ke luar. Soal perpecahan itu saya kira hal biasa. Setiap kongres, munas, dalam satu atau dua bulan pasti ada goncangan. Namanya juga negara demokrasi.

Tapi saat ini Anda apa sudah punya kandidat yang bisa kon­disi yang ada saat ini ke arah yang lebih baik?
Saya tidak etislah kalau mem­bicarakan soal itu. Kalau dari kriteria yang utama sekarang ini sebaiknya ketum itu betul-betul yang tidak punya masalah hu­kum, tidak berpotensi melanggar hukum. Track recordnya kan bisa dilihat. Saya berharap itu dari kader Golkar yang sudah berpengalaman, sehingga sudah familiar, sudah mengenal karak­teristik Partai Golkar, sudah mengenal kebutuhan partai, sudah mengenal permasalahan partai, dan sudah mengenal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh partai.  ***