ReferendumSetelah secara turun-menurun berjuang demi kemerdekaan, akhirnya kaum Kurdis di daerah Kurdistan yang kini masih masuk wilayah kekuasaan Irak akan mengambil langkah besar yaitu menyelenggarakan referendum pada tanggal 25 September 2017 mendatang. Namun berbagai pihak dengan berbagai kepentingan menganggap referendum untuk memerdekakan Kurdistan itu adalah langkah keliru sebab mengancam persatuan-kesatuan Irak dalam menghadapi angkara murka ISIS yang sedang menggerogoti Irak.
Berbagai pihak dengan berbagai kepentingan menyarankan penundaan referendum sampai waktu yang lebih kondusif, yaitu di masa ancaman ISIS sudah dapat diatasi. Namun di sisi lain, secara obyektif sebenarnya kemerdekaan merupakan langkah yang logis bagi sekitar 5 juta kaum Kurdis yang telah memperoleh status semiotonomi setelah Perang Teluk 1991. Kini setelah secara faktual ikut berperan dalam angkatan bersenjata Irak melawan ISIS, maka kaum Kurdis merasa bahwa mereka berhak untuk menyelenggarakan referendum yang telah lama dijanjikan oleh pemerintah Irak dan USA.
Ekonomis
Di tengah kemelut Irak, daerah istimewa Kurdistan telah menjadi sebuah kawasan yang relatif mapan. Apalagi bumi Kurdistan memiliki perbendaharaan minyak dan gas bumi sangat berlimpah yang membawa keuntungan berlimpah dari perdagangan dengan Turki dan Iran. Setelah invasi 2003, Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah Irak untuk mengeluarkan konstitusi yang menjamin status semiotonomi bagi Kurdistan. Namun perdagangan minyak dan gas bumi dengan Turki membawa masalah tersendiri bagi Kurdistan.
Setelah ISIS berhasil menguasai sumber minyak bumi Kurdistan maka ISIS menjual minyak bumi kepada Turki dengan harga 50 persen dari harga pemerintah Irak. Maka sebenarnya adalah wajar apabila diam-diam secara ekonomis sebenarnya Turki lebih suka apabila ISIS menguasai Kurdistan yang jauh lebih menguntungkan dalam hal harga minyak bumi ketimbang apabila Kurdistan dikuasai Irak atau merdeka.
Masalah InternalDi dalam daerah istimewa Kurdistan juga ada masalah internal yaitu perseteruan antara keluarga besar Barzani dengan Talabanis yang bersaing untuk menguasai peta politik sarat dengan korupsi. Akibat kemelut perpecahan politik di dalam daerah istimewa Kurdistan maka parlemen tidak pernah rapat sejak Oktober 2015 dan sang kepala daerah yatu presiden Masoud Barzani tetap berkuasa meski sebenarnya masa jabatannya sudah resmi berakhir pada tahun 2013.
Masalah ISIS yang de facto menguasai sumber minyak bumi sangat merugikan kas daerah istimewa Kurdistan. Masyarakat Kurdi penganut Islam Sunni bermazhab Syafi'i juga dianggap kerap bersikap diskriminatif negatif terhadap minoritas yang menganut Islam Shi'ah. Sementara Irak dan Turki tidak menghendaki Kurdistan merdeka akibat kekayaan Kurdistan atas minyak dan gas bumi. Maka sudah mulai terdengar desas-desus tentang wacana pembatalan referendum yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2017. Perjalanan Kurdistan menuju kedaulatan bangsa, negara dan rakyatnya memang masih panjang.
[***]
Penulis adalah pembelajar geopolitik dunia masa kini
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: