Dalam dakwaan disebutkan Setnov, sapaan akrab Setya Novanto, mendapat jatah 11 persen dari seluruh nilai proyek e-KTP atau sebesar Rp 574 miliar. Menanggapi tuduhan itu, Setnov memberi pernyataan berikut kepada
Rakyat Merdeka;
Apa sebenarnyayang terjadi dengan kasus e-KTP sehingga nama Anda disebut-sebut daÂlam dakwaan kasus tersebut? Ya semua sudah saya jelaskan semuanya ke penyidik dan saya memberikan apresiasi kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), khususnya kepada paÂra pimpinan KPK dan Pak Agus yang telah melakukan ini dan dilakukan oleh penyidik yang profesional dengan melakukan hal yang terbaik.
Sudah berapa kali Anda diperiksa oleh KPK dalam kasus ini?
Saya diperiksa dua kali oleh KPK, semuanya dilakukan dengan cara yang profesional dibawah pimpinan Pak Novel.
Anda sendiri sebenarnya apa sudah membaca lengkap isi dakwaan bagi para terÂdakwa yang saat ini sedang di sidangkan di pengadilan? Dakwaan saya sudah dapat edaran, setelah edaran itu ada namun saya juga tidak tahu edaran itu datang dari mana, lalu diserahkan kepada saya.
Jadi tentu saya memiliki priÂhatin yang sangat tinggi karena di situ disampaikan bahwa ada pertemuan saya dengan sauÂdara Nazarudin, saudara Anas Urbaningrum, saudara Andi yang membuat kesepakatan-kesepakatan, di mana pertemuan itu adalah merencanakan akan membagikan ini, ini, ini...
Tapi pertemuan itu benar terjadi atau tidak? Saya nyatakan bahwa itu tidak benar, saya tidak pernah mengadakan pertemuan.
Termasuk pembicaraan mengenai e-KTP? Tidak pernah membicarakan e-KTP dengan Nazarudin mauÂpun saudara Anas, dan tidak punya rencana-rencana apa pun. Apalagi akan membagikan.
Kalau ada isu Partai Golkar menerima aliran dana itu baÂgaimana? Itu tidak benar. Apakah terhadap diri saya sendiri maupun kepada Partai Golkar. Saya sudah jelaskan ke DPDbahwa Partai Golkar tidak pernah menerima sepeser pun. Yang jelas saya tidak pernah menerima apa pun.
Tapi nama Anda jelas disebut dalam surat dakwaan di Pengadilan Tipikor? Ya kita percayakan kepada pihak hakim-hakim, kita perÂcayakan kepada pihak penuntut yang sudah menerima dakwaan tersebut.
Harapan Anda dari proses hukum ini? Apa pun hasilnya, saya beriÂkan apresiasi mudah-mudahan diberikan kelancaran dan yang penting tidak ada kegaduhan-kegaduhan secara nasional.
Karena situasi sekarang perÂekonomian negara kita semakin membaik, dan antara pemerintah dan DPR juga bekerja sama semakin kuat untuk kepaduan-kepaduan ekonomi kita. Jadi saya harapkan tidak ada kegaduÂhan-kegaduhan yang akhirnya merugikan negara kita. Biarlah dijalankan secara profesional dan kita percayakan ini akan dilakuÂkan dengan sebaik-baiknya.
Anda sendiri apa sudah menyiapkan bukti-bukti atau saksi yang akan mendukung alibi Anda tersebut? Tentu saya sebagai manusia tetap harus berhati-hati menghÂadapi tuduhan dari pihak-pihak yang menzalimi saya. Saya seÂlalu berdoa supaya saya terhinÂdar dari segala masalah-masalah yang terjadi.
Anda melihat apakah kasus e- KTP ini bermuatan politik untuk menjatuhkan Partai Golkar? Yang jelas saya tidak berandai-andai, kita semua DPD, kader Golkar tetap solid, kita akan tetap berusaha sebaik mungkin supaya partai kita tetap berhasil dengan segala isu-isu yang ada, dengan segala cobaan-cobaan yang ada pada diri saya maupun pada partai saya. Tetap kita akan menghadapi supaya Allah SWT memberikan jalan lurus, jalan yang terang, jalan yang baik. Biarlah orang-orang yang beruÂsaha (menyerang Partai Golkar, red) itu diampuni.
Soal lain. Kenapa Partai Golkar begitu yakin hingga 'pagi-pagi' sudah mengusung Presiden Jokowi sebagai capres 2019. Padahal PDIP sendiri beÂlum berani mengusung Jokowi lagi di Pilpres 2019? Saya yang penting buat Partai Golkar adalah kita dengan seluÂruh DPDIdan DPDIIIndonesia punya komitmen untuk menduÂkung Pak Jokowi untuk 2019. Jadi bukan hanya mencalonkan, bukan hanya mendukung namun memenangkan. Bahwa Golkar akan tetap konsisten pada sikap-sikap politik kita. Ini harus saya tegaskan, bahwa pencalonan Pak Jokowi ini bukan untuk Golkar tetapi untuk bangsa dan negara Indonesia. ***
Pada persidangan perdana kasus korupsi megaproyek KTP elektronik atau e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, orang nomor satu di Partai Golkar ini disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menerima aliran dana. 
BERITA TERKAIT: