Merawat Toleransi (66)

Meninjau Pendidikan Monoreligion

OLEH: <a href='https://rmol.id/about/nasaruddin-umar-5'>NASARUDDIN UMAR</a>

OLEH: NASARUDDIN UMAR

Kamis, 02 Februari 2017, 09:48 WIB

Nasaruddin Umar/Net

Ukuran Font

Kecil Besar

Ketika peserta didik sejak dini diperkenalkan system pendidikan monoreligion, dalam arti hanya satu-saÂtaunya agama yang benar dan harus dianut dan dipertahankan kesuciannya, maka tidah heran jika anakk didik menganggap hanya agamanya yang benar dan agama-agama lainÂnya tidak benar. Apalagi kalua guÂru-guru agama yang mengajarkan agama itu bersikap antipasti terhadap agama lain, maka terbentuklah sebuah kepribadian yang menganggap orang yang beragama lain sebagai "orang lain", sungÂguhpun itu anggota keluarganya secara genealogis. Peserta didik yang beragama Islam diajarkan agama Islam, yang beragama Protestan diajarkan agama ProtÂestan, yang beragama Katolik diajarkan agama Katolik, yang beragama Hindu diajarkan agama Hindu, yang beÂragama Budha diajarkan agama Budha, dan seterusnya. Kementerian Agama bertanggung jawab untuk membanÂtu menyiapkan fasilitas, termasuk guru-guru agama sesÂuai dengan kebutuhan peserta didik.

Doktrin monoreligion yang mengendap di dalam alam bawah sadar peserta didik melekat sepanjang masa. Akhirnya setiap orang berusaha untuk mempertahankan dengan berbagai cara untuk menyatakan agama yang dianutnyalah yang paling benar. Jika sang pengajarnya berasal dari kelompok garis keras, bisa saja mendramaÂtisasi sedemikian rupa supaya anak-anak didiknya memÂperjuangkan kebenaran Tuhan sebagaimana yang telah didoktrinkan kepadanya dan mendoktrinkan kebencian terhadap agama lain.

Akibatnya lebih lanjut, seruan untuk bertoleransi satu sama lain menjadi absurd. Mungkin mereka menghafal Pancasila dan UUD 1945 tetapi di dalam alam bawah sadarnya sudah tertanam doktrin single religion sebaÂgaimana diajarkan di sekolah.

Pemahaman seperti ini sangat rawan untuk diprovokaÂsi. Konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat sanÂgat rentan menjadi konflik keagamaan, terutama kalau yang berkonflik itu kebetulan berbeda agama. Banyak kasus yang dianggap konflik agama di Indonesia sesÂungguhnya tidak tepat disebut konflik agama. Hanya karÂena kasus itu melibatkan simbol-simbol agama, terutaÂma mengutip kitab suci untuk membakar semangat dan mencari dukungan, maka terjadilah "konflik agama" itu. Konflik agama jauh lebih dahsyat daripada konflik etnik dan primordial lainnya, sebagaimana dijelaskan di dalam artikel terdahulu.

Untuk mengatasi masalah ini sudah waktunya diÂlakukan pola pengajaran multireligion, dimana berbaÂgai agama diajarkan secara komperhensif di samping agama utama yang diajarkan sesuai degan penganutÂnya. Misalnya selain mengajarkan agama Islam kepaÂda para peserta didik yang beragama Islam, sebaiknya juga diperkenalkan ada agama lain yang memiliki titik temu (encounters) dengan agama utama yang diajarÂkan. Memang bisa dimengerti pola pengajaran multireÂligion ini bisa menimbulkan pemahaman sinkretis atau pengaburan substansi ajaran agama utama, tetapi kaÂlau dibuatkan sistem, kurikulum, dan silabusnya dengan baik maka bisa terhindar dari kekhawatiran itu. Bahkan kalau cara ini dilakukan dengan persiapan yang baik, maka generasi baru yang akan datang bisa mewujudkan toleransi sejati, bukannya toleransi setengah hati. ***