Jenderal Gatot Nurmantyo: Kalau Mau Jadi Tentara, Lulusan IPDN Tetap Harus Mendaftar Sebagai Prajurit TNI Karier

Penilaian anda terkait wa­cana lulusan IPDN ikut wamil (wajib militer)?
Saya sangat mendukung, dan bersedia mengakomodirnya jika sudah ada regulasi yang jelas. Para peserta wajib militer bisa berkarya seperti militer biasa, dan bisa aktif berkarya di pa­sukan dan staf. Bahkan mereka bisa jadi Danramil, kalau po­sisi komandan koramil kosong. Setidaknya dia bisa pegang senjata. Setelah itu mungkin dua atau tiga tahun bisa alih status sebagai PNS.

Apa ini artinya lulusan IPDN otomatis bisa menjadi tentara seperti yang diwacanakan?
Bukan begitu. Apa yang dikatakan Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) kalau IPDN itu sudah diatur disiplin, diberi pengeta­huan, kemudian diberi kemam­puan bela negara atau sedikit wajib militer. Dengan mengikuti begitu, para lulusan IPDN akan memahami tugas-tugas kemi­literan. Tapi bela negara kan nggak ada wajib militernya. Sementara wajib militer kan otomatis lingkup bela negara. Jadi tidak bisa.

Kalau sudah ikut wamil baru bisa?
Belum tentu juga. Harus ada aturan khusus yang mengatur soal itu.

Kenapa?
Karena ada ketentuan yang su­lit diikuti, bahkan ketika mereka sudah ikut wamil, yaitu terkait bagaimana penerapan ikatan dinas terhadap lulusan IPDN tersebut. Sebab, prajurit TNI karier juga memiliki kewajiban ikatan dinas selama 10 tahun, sementara taruna yang menem­puh pendidikan di IPDN juga memiliki ikatan dinas setelah lulus. Nah, itu yang jadi masalah juga.

Jadi lulusan IPDN sama sekali tidak bisa bergabung dengan TNI?
Bukannya sama sekali tidak bisa. Dalam menjaga keutuhan NKRI itu, ada komponen per­tama TNI, kan pendukungnya rakyat. Jadi setelah menjalani bela negara dan sebelum lulusan IPDN jadi camat, mereka bisa membantu Kepolisian, mem­bantu TNI.

Sehingga pada saat jadi forum komunikasi pimpinan daerah tingkat kecamatan pun benar-benar sudah menyatu.

Lalu kalau mau bergabung menjadi tentara bagaimana caranya?
Kalau mau jadi tentara, lulu­san IPDN tetap harus mendaftar sebagai prajurit TNI karier sep­erti lulusan-lulusan dari instansi pendidikan lainnya. Setelah itu ya harus mengikuti sesuai ke­tentuan yang ada.

Jadi kesimpulannya, kalau tidak mau menggunakan me­tode normal, harus ketentuan khusus supaya mereka bisa menjati anggota TNI seperti diwacanakan?
Iya. Kalau sudah ada un­dang -undangnya enggak ada masalah. Apabila ada regulasi yang jelas, maka TNI akan mem­buat suatu jabatan profesi yang diisi oleh para taruna IPDN yang telah mengikuti wajib militer di Indonesia.

Pandangan Anda terkait masalah hankam Indonesia di masa mendatang seperti apa?
Kompetisi global di masa mendatang berpotensi berubah menjadi konspirasi dari berbagai negara-negara besar, dan men­jadi ancaman yang sangat besar bagi Indonesia. Tapi saya men­gatakan dengan sangat bang­ga karena kebijakan Presiden ternyata merupakan solusi guna menghadapi itu.

Apa maksudnya dengan berubah menjadi konspirasi?
Maksudnya di masa menda­tang negara-negara akan ber­saing dalam memperebutkan energi, pangan, dan air yang dimiliki Indonesia. Persaingan tersebut menjadi ancaman bagi negara. Sekarang logika ber­pikirnya kita ini bersaing, cari makan, cari makan. Ada tempat satu bagus, ‘Lo itu bagus, kita ambil saja’, kan begitu.

Kenapa anda yakin kebi­jakan saat ini bisa menjadi solusi untuk menghadapinya?
Karena Bapak Presiden men­canangkan kebijakan yang me­manfaatan secara optimal modal geografi sebagai negara maritim dan agraris. Yang dimaksud negara maritim itu beliau me­manfaatkan permukaan, da­lamnya, dasarnya, pantainya. Beliau mengatakan kita negara agraris, kita harus swasembada pangan. Dua hal ini yang harus didukung.

Sebab program-program tersebut membuat Indonesia masih dapat menunjukkan eksistensin­ya di bidang ekonomi. Kalau Indonesia maju takut juga kan. Indonesia rakyatnya banyak, pasarnya bisa kita dirikan sendiri kan. Kemudian perlu diingat, krisis ekonomi ini kan masih berlangsung sampai 2017 dan (Indonesia) negara yang bisa eksis, pertumbuhan ekonominya bagus, Indonesia nomor 3 kan.

Peran TNI dalam hal ini apa?
Memberikan dukungan yang dibutuhkan. TNI-Polri harus sama-sama mendukung dan membantu program pemerintah ini, yang semuanya berpulang kepada rakyat. Dalam kondisi ini, TNI-Polri harus solid, satu visi untuk mendukung program pemerintah. ***