Pertemuan membahas persoalan bangsa dan negara terutama membahas soal reformasi hukum. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa soal tentang reformasi hukum. Hal tersebut patut dibicarakan secara serius sebab dalam konstitusi Indonesia tercantum secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum.
"Saya berharap dan meminta agar para lembaga negara semua dalam menentukan sebuah kebijakan harus berdasarkan hukum. Sehingga warga negara juga mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, maka sinergi antarlembaga negara harus benar-benar dijalin. Sehingga tak ada tumpang tindih antara perundang-undangan, dan aturan-aturan," ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/10).
Ketua MPR Zulkifli Hasan usai pertemuan mengatakan, pembicaraan soal reformasi hukum sangat penting. Penegakan hukum yang baik adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk bangkit dan meraih kepercayaan publik baik di dalam dan di luar negeri. Hal tersebut akan berdampak kepada kemajuan perekonomian Indonesia secara luas.
"Dengan penegapakan hukum yang baik tegas dan transparan maka kepercayaan investor akan muncul. Para pejabat pusat dan daerah akan semakin nyamam dalam menunaikan tugas-tugasnya. Momentum penegakan hukum yang tepat dan tegas jangan sampai hilang," katanya.
MPR sendiri menyampaikan beberapa masukan kepada Presiden RI salah satunya soal penegakkan hukum seperti OTT. Menangkap seseorang sangat baik dan perlu didukung dan tentu juga menimbulkan dampak yang luas di masyarakat. Tapi, prinsip pencegahan kejahatan adalah yang terbaik.
"Lalu melalui apa, banyak cara yakni dengan melakukan pendidkan karakter bangsa sesuai nilai luhur bangsa yang baik misalnya kepada calon kepala daerah, calon anggota dewan agar mereka paham betul menjadi kepala daerah itu untuk apa dan untuk siapa. Menjadi kepala daerah dan pejabat sejatinya untuk kesejahtetaan rakyat," pungkas Zulkifli.
[wah]
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua E.E.Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang menghadiri pertemuan lembaga tinggi negara bersama Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kala, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. Serta Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari. 
BERITA TERKAIT: