Pengangkatan yang berÂsangkutan dinilai bakal menyuÂlitkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Apalagi Wiranto juga diduga terlibat dalam sejumlah kasus HAM di awal reformasi.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar memprotes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru sebagai Menko Polhukam.
"Dalam semangat dan arÂgumentasi HAM, kami ingin menyatakan opini atas terpilÂihnya Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus berÂtanggungjawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM," ujarnya di Jakarta.
Dalam laporan Komnas HAM, Wiranto diduga terlibat peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, Tragedi Mei 1998, Tragedi Semanggi I & II, penÂculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, dam Kasus Biak Berdarah.
Bahkan nama yang bersangÂkutan disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit.
Laporan itu menyebutkan Wiranto gagal untuk memÂpertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gaÂgalnya Wiranto dalam menghuÂkum para pelaku.
"Pernyataan ini pula yang akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisÂdiksi internasional, salah satunya adalah Amerika Serikat (US Visa Watch List) di tahun 2003," terang Haris.
Pelantikan menteri hasil reÂshuffle juga bertepatan dengan 20 tahun peringatan kasus 27 Juli, dimana diketahui Wiranto mendapatkan posisi strategis pasca penyerbuan kantor PDI. Haris melihat, keuntungan-keÂuntungan dari situasi keamanan dan politik rezim selalu memberÂikan ruang gerak kepada Wiranto untuk mengambil keputusan-keputusan yang berujung pada skema impunitas.
Dengan catatan-catatan resmi di atas, maka KontraS bertanya secara langsung kepada Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara, di mana letak profesionÂalitas, teruji, dan berpengalaman saat presiden memilih nama Wiranto sebagai pucuk menteri strategis Kabinet Kerja.
KontraS, lanjut Haris, juga ingin meminta dukungan publik untuk bersolidaritas kepada korÂban dan keluarga korban pelangÂgaran HAM untuk semangat, membangun strategi dan siasat bahwa keadilan.
"Negara harus dan tetap berÂtanggung jawab membawa dan berpihak kepada keadilan, meÂmulihkan mereka yang dicabut haknya, terkena stigma dan memastikan individu-individu pelanggar HAM akan dihuÂkum sesuai dengan norma huÂkum yang berlaku di Republik Indonesia," tandasnya.
Ketua Setara Institute, Hendardi menyebutkan, penunjukan Wiranto sebagai Menkopolhukam merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet Presiden Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.
Apalagi posisi Wiranto seÂbagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementeÂrian, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait politik hukum dan keamanan.
"Kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impuntas pelanggaran HAM karÂena sulit bagi Wiranto mempraÂkarsai penuntasan pelanggaran HAM berat," katanya, Bahkan dugaan keterlibatan yang berÂsangkutan cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. ***
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: