Fadel Muhammad: Memang Ada Transaksi-transaksi, Tidak Bisa Hindari, Tapi Kita Nggak Punya Bukti

 
Tapi dalam pelaksanaannya dikabarkan tidak demikian. Berdasarkan informasi dari sejumlah orang dalam, politik uang tidak dapat dibendung saat gelaran Munaslub Golkar di Bali, pertengahan Mei lalu. Uang mengalir dalam angka yang cukup fantastis. Luar biasa, seperti jenis Munasnya.

Namun sayang, Komite Etik mengaku tidak dapat berbuat banyak. Fadel Muhammad, Ketua Etik Munaslub, tidak punya bukti. Lagipula, sam­bungnya, laporan-laporan terkait politik uang masuk setelah masa tugasnya berakhir.

Jika demikian, maka komit­men Partai Golkar untuk ber­benah menjadi partai bersih dipertanyakan. Apakah Golkar berani menindaklanjuti laporan itu, atau kemudian dibiarkan saja, lalu lupa dan berlalu?

Simak kutipan wawancara berikut ini;

Intinya, politik uang yang merebak di ajang Munaslub itu benar atau hanya isu?
Memang ada transaksi-tran­saksi. Kita nggak bisa hindari­lah. Orang bicara ini bicara itu, tapi kita nggak punya bukti.

Tapi laporan itu kan bisa ditelusuri?
Kita melaksanakannya setelah melihat dari setiap fakta yang ada. Jadi mereka bermain halus sekali, gitu lho.

Maksudnya?
Di bawah, underground. Saya nggak bisa, kalau saya nggak punya bukti, ya saya nggak bisa bikin apa-apa kan.

Nggak ada upaya dari komite etik untuk mencoba menelusuri kembali lapo­ran-laporan politik uang di Munaslub itu?
Saya sudah selesai (Masa tugas Komite Etik).

Jadi, laporan politik uang itu tidak lagi ditindak lan­juti?
Setelah saya selesai itu baru banyak laporan yang masuk. Tapi saya sudah habis masa tugasnya. Jadi saya nggak bisa buka lagi, nggak bisa bongkar lagi.

Artinya kasus dugaan poli­tik uang di Munaslub Golkar sudah tutup buku?
Kecuali kalau lawan-lawan politik bongkar, kita akan bicara­kan di Mahkamah Partai.

Kapan?
Besok. Kita rapat mengenai itu.

Banyak yang masih mem­pertanyakan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela)-nya ketua Golkar terpilih saat ini. Selain masih tersangkut kasus 'Papa Minta Saham' yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, Setnov juga pernah dijatuhi sanksi oleh MKD karena menyanjung Donald Trump di konferensi pers?
Ya tapi kan Munas sudah me­mutuskan begitu ya kita meng­hargai. Munas adalah lembaga tertinggi, apa yang diputuskan ya kita hargai.

Bagaimana dengan pemben­tukan kepengurusan hingga saat ini?
Sedang jalan, sedang jalan.

Sudah rampung berapa persen kira-kira?
Sudah 50 persen lah.

Kapan kira-kira rampung?
Mungkin sekitar dua minggu atau 10 hari lagi lah.

Oya, kabarnya Golkar mau dukung Ahok untuk Pilgub DKI, itu sudah fixed?
Belum. Besok kita juga mau ra­pat soal itu, siap tenang. ***