Sindiran keras itu diucapkannya saat menghadiri Tabligh Akbar dan Ceramah Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Lombok Barat, di Bancinggah Agung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4). Acara yang diikuti lebih dari seribu masyarakat Lombok Barat ini juga dihadiri Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj; Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid; anggota DPR serta ratusan ulama dan tuan guru.
Dalam ceramah Empat Pilar Kebangsaan, Zulkifli menjelaskan tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika menyinggung UUD NRI Tahun 1945, Zulkifli menyebutkan bahwa inti dari UUD NRI 1945 kedaulatan ada di tangan rakyat.
"Kita sudah memilih demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota," katanya.
"Karena yang berdaulat rakyat, maka tugas mereka yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah melayani rakyat dan melayani negara agar negara lebih baik, maju, dan sejahtera sehingga tercapai sila kelima Pancasila," kata Zulkifli.
Tetapi, lanjut Zulkifli, banyak penyelenggara negara atau anggota Dewan yang melanggar tugasnya
"Akibatnya ada anggota DPR yang tertangkap KPK. Ada bupati yang terjerat narkoba. Bupati Subang tertangkap KPK," sebutnya. (Baca juga:
Bupati Subang Cengengesan)
Menurut Zulkifli, penyelewengan itu terjadi karena disorientasi para penyelenggara negara dan anggota Dewan
"Ini karena disorientasi tidak mengetahui tugasnya. Kalau ingin cari proyek jangan jadi anggota dewan, jangan jadi bupati. Tapi, jadilah pengusaha. Sudah ada tempatnya," tambahnya.
[ald]
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyindir para kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara khusus ia menyebut Bupati Subang, Ojang Sohandi, yang terakhir masuk daftar kepala daerah yang diciduk KPK. 
BERITA TERKAIT: