Jokowi Harus Tegur Kader Partai yang Tak Praktikan Semangat Revolusi Mental

Karena itu, Kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan ditemukan ada hal yang bertentangan dengan konsep revolusi mental, maka juga menjadi kewajiban bagi partai-partai pendukung untuk mengingatkan pemerintah.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 6/11).

"Sebaliknya, jika pengurus dan kader partai tidak mempraktikkan semangat revolusi mental, maka Presiden perlu menegurnya. Disinilah esensi kolektifitas dan sinergitas antara pemerintah dan partai-partai pendukungnya dalam merealisasikan program revolusi mental," kata Said.

Persoalannya sekarang, lanjut Said, revolusi mental ternyata belum mengkristal menjadi suatu program yang nyata. Sampai dengan satu tahun masa pemerintahan Jokowi, revolusi mental baru dapat dikategorikan sebagai jargon belaka.

"Kalau ada yang mengatakan revolusi mental sebagai program yang nyata, maka dengan berat hati harus saya katakan program itu telah gagal total dilaksanakan oleh pemerintah dan partai-partai pendukungnya dalam satu tahun masa pemerintahan ini," demikian Said. [ysa]