Din Syamsudin: Memprihatinkan, Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pencipta Polusi Terbesar di Dunia

"Jika perlu rakyat bergerak. Kalau terpaksa perusahaan di­cabut izinnya, kita dorong," tegas Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, di Jakarta, Senin (21/9).

Sebelummnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusul­kan agar pemerintah memasuk­kan perusahaan yang menjadi pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan ke dalam daftar hitam. Sebab, para pelaku pem­bakaran tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menjaga ling­kungan.

Atas usulan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tengah meninjau ulang izin perusahaan yang diduga menjadi pelaku pemba­karan hutan. "Nanti kita diskusi­kan lagi, tapi pada dasarnya saya setuju," ujarnya.

Sebanyak 24 perusahaan di­duga terlibat dalam kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. Angka itu didapat­kan dari data perkara kebakaran hutan yang ditangani Polri, baik di tingkat Kepolisian Daerah maupun Badan Reserse dan Kriminal, sejak Januari 2015.

Berdasarkan catatan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dipub­likasikan pada Selasa (14/9), ada 131 perkara yang ditangani Kepolisian. Sebanyak 28 perkara di antaranya masih dalam penye­lidikan dan 79 perkara sudah naik ke tingkat penyidikan. Adapun berkas dari 24 perkara sudah dinyatakan rampung alias P21 oleh pihak Kejaksaan.

Din Syamsuddin selanjutnya mengatakan, pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pemba­karan harus didukung semua pihak. Bahkan, para politisi di Senayan juga harus mendukung langkah tersebut.

"Kita minta dukungan DPR pula (untuk menyukseskan gera­kan ini)," ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Berikut kutipan lengkapnya:

Sikap Anda bagaimana mengenai usulan pencabutan izin itu?
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus men­indak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Bahkan jika diper­lukan, saya siap mendukung pemerintah untuk mencabut izin usaha perusahaan pelaku pembakaran.

Kenapa kebakaran hutan ini terus terulang?
Perubahan iklim adalah salah satu masalah nyata yang kita hadapi. Karenanya, kita semua harus bergerak untuk menjaga lingkungan. Saya mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dan menjaga keadaan kritis. Indonesia termasuk dalam daf­tar 10 negara pencipta polusi terbesar di dunia. Ini mempri­hatinkan.

Apa masalah ini menjadi isu yang mencuat?
Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), salah satu isu yang menjadi prioritas ada­lah isu lingkungan hidup. Masyarakat harus ambil andil dalam upaya pelestarian lingkungan. Misalnya, hal yang kami laku­kan yaitu mengadakan program eco tempat ibadah.

Maksudnya?
Eco tempat ibadah merupakan tempat ibadah yang turut meles­tarikan lingkungan. Misalnya, dengan adanya program penana­man pohon di tiap-tiap rumah ibadah yang ikut berpartisipasi.

Harapannya?
Kami harapkan Indonesia menjadi pemimpin dalam melestarikan lingkungannya. Tentu kami sangat menyesalkan masalah kabut asap yang terjadi belakangan ini. Yang kita hadapi umat manusia adalah lawan dari perdamaian yaitu ketiadaan per­damaian dalam bentuk kebodo­han, kesenjangan, diskriminasi, kekerasan, sampai kerusakan lingkungan hidup.

Maka dunia lewat PBB akan terus menerus memberikan solusi dan jawaban, harus adanya gera­kan untuk menyelamatkan bumi. Minimal menanam satu pohon se­cara serentak dan bisa didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indonesia harus menjadi leader dalam me­nyelamatkan bumi.

Apa yang harus segera di­lakukan pemerintah?
Saya berpendapat pemerintah harus tegas dalam menghukum pembakar hutan. Perusahaan yang terbukti membakar hutan harus dicabut izinnya. Kami terus mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam men­jalankan tugasnya. Semoga nantinya Indonesia tidak lagi masuk dalam 10 negara pencipta polusi terbesar.

Saya berharap ke depan Indonesia tidak masuk jajaran 10 besar negara penyebab polusi terbesar. Diharapkan kita tidak masuk 10 besar, 20 ataupun 30 besar penyebab polusi. ***