RDP Memanas, KPU Disemprot Komisi II

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Selasa, 01 September 2015, 16:04 WIB

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kompek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 1/9). Agenda RDP ini 'Meminta Kejelasan Terkait Laporan Perkembangan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak/Penetapan Calon'.

Namun, baru beberapa menit saja dibuka, RDP yang dipimpin Ketua Komisi II, Rambe Kamarul Zaman langsung memanas.

Kejadiannya berawal dari paparan KPU yang disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro. Dimana, Juri memaparkan ada 10 anggota DPR RI yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2015.

Melihat dan mendengar paparan itu, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan langsung mengajukan instruksi. Dia mempertanyakan maksud KPU yang hanya membeberkan 10 anggota DPR yang maju di Pilkada.

"Apa alasannya, apa khususnya dan spesialnya DPR. Kenapa PNS, TNI, Polri dan DPRD tidak ada (dalam paparan)?" terangnya.

Arteria menduga, ada maksud terselubung dari KPU dalam memaparkan calon kepala daerah berlatar belakang DPR.

"KPU harus serius, kalau tidak serius, kita bikin ini tidak serius. Apakah ini bentuk depolitisasi dan deparpolisasi," ungkap dia dengan suara lantang.

Arteria menambahkan, langkah KPU tersebut adalah membuat polemik baru terhadap DPR.

"Ini polemik baru, barang ini sudah jadi," tukas dia. [sam]