Usai mendengarkan pidato Presiden Jokowi mengenai nota keuangan 2016, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto langsung mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung fokus pada pemÂbangunan infrastruktur.
Politisi Partai Demokrat itu me-
warning bahwa menurunÂnya daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi yang berÂdampak domino. Di antaranyadunia usaha gulung tikar, hingÂga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, yang berujung pada semakin ruwetÂnya persoalan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah program jangka panjang, yang tidak akan mampu menjawab persoalan masyarakat miskin saat ini, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Berikut kutipan selengÂkapnya:
Bukankah pembangunan infrastruktur itu bagus?Bagus, tapi ini untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek rasanya yang paling penting adalah menâ€"guatkan daya beli masyarakat. Sekarang daya beli masyarakat menurun.
Kalau tidak fokus pada penÂguatan daya beli masyarakat, memangnya apa yang akan terjadi?Kalau tidak dikuatkan nanti perusahaan-perusahaan yang ada bisa PHK, bisa bangkrut, dan pengangguran tambah banyak. Berarti makin jelek ekonomi. Catatan saya yang paling penting adalah tentunya Pak Jokowi juga harus fokus kepada kemampuan daya beli masyarakat untuk ditingkatkan.
Bukankah pembangunan infrastruktur itu yang lebihmenentukan perbaikan ekonoÂmi?Justru short-term ini yang lebih menentukan dari pada long-term.
Jadi baiknya pemerintah harus ubah fokusnya?Program yang harus dilakÂsanakan sesegera mungkin, yaitu menguatkan daya beli.
Bagaimana dengan governÂment expenditure?Masyarakat menengah ke atas memang bisa dengan governÂment expenditure, dengan angÂgaran terserap. Tapi sekarang ini anggaran terserap weleh-weleh.... Ada yang masih 10 persen.
Ini merupakan suatu hal yang menyulitkan untuk mencapai program-program yang bisa dilaksanakan. Untuk program masyarakat menengah ke atas memang betul bisa menggunaÂkan
Government Expenditure. Untuk masyarakat menenÂgah ke bawah bagaimana?Untuk program masyarakat menengah ke bawah, untuk si kecil, rakyat miskin menurut kami harus menguatkan daya beli masyarakat.
Konkretnya untuk meningÂkatkan daya beli masyarakat itu bagaimana?Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kalau tidak punya uang ya harus diberi uang. Bahasa politiknya seperti itu.
Artinya?Itu artinya pemerintah harus mengucurkan subsidi. Subsidi sekarang tidak difokuskan keÂpada itu, fokusnya kepada inÂfrastruktur.
Kan sudah ada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan lainnya, apa itu belum cukup?Betul, ada KKS, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya, tapi ini kan second line. Kan yang paling penting sekarang makan, pangan, sandang, papan dan lain-lain. Menurut saya saat ini rakyat harus mampu membeli, itu dulu. Harapan saya ekonomi kita membaik, secepatnya. Sekarang ini menurut saya ekonomi kita sudah mengalami krisis.
Pemerintah sedang menguÂcurkan bantuan Rp 500.000 per keluarga untuk delapan persen masyarakat miskin lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Apa itu belum cukup?Menurut saya hal seperti itu harus lebih diperbanyak lagi, tidak hanya seperti itu.
Apanya yang perlu diperÂbanyak?Programnya. Karena yang pertama kali harus menguatÂkan daya beli masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat di bawah kalau tidak dikasih subÂsidi untuk kebutuhan pangan, sandang, papan. ***
BERITA TERKAIT: