Andi Widjajanto: Reshuffle Kabinet Hanya Isu Media, Tak Pernah Dibicarakan Dalam Rapat

Padahal sebelumnya beredar kabar bahwa bongkar pasang menteri akan terjadi usai Hari Raya Idul Fitri.

Partai pengusung utama Jokowi-JK, PDI Perjuangan dikabarkan sudah menyodorkan 10 nama dengan kategori kader kelas satu untuk mengisi kursi menteri.

Namun Istana bergeming. Desakan pergantian menteri yang disuarakan berbagai ka­langan, termasuk dari partai pendukung hingga kini be­lum menggoyahkan Presiden Jokowi. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan pergantian atau pergeseran menteri di rapat-rapat kabinet.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (1/8).

"Isu reshuffle kabinet hingga saat ini hanya sekadar topik di media saja. Tidak pernah dibi­carakan dalam rapat kabinet," papar Andi Widjajanto.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Jadi, sebenarnya tidak bakal ada reshuffle kabinet?
Nggak ada pembicaraan mengenai itu.

Tapi isu reshuffle masih ramai dibicarakan?
Reshuffle kabinet itu kan topiknya wartawan.

Masak sih dalam rapat-rapat kabinet tak pernah me­nyinggung soal reshuffle?
Benar. Nggak pernah dalam membicara­kan tentang reshuffle.

Sekali pun tak pernah dibi­carakan?
Nggak pernah sekali pun.

O ya, bagaimana kesiapan pemerintah menanggulangi dampak Elnino?
Jumat siang (31/7), jam seten­gah dua kita rapat terbatas terkait Elnino dengan 18 kementerian/lembaga terkait. Kita juga akan meminta laporan lengkap dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang mungkin Elnino diperkira­kan mencapai level kuat di angka 2,0 ke atas yang diramalkan akan terjadi di sekitaran Oktober di Indonesia.

Langkah apa saja yang su­dah disiapkan?
Kementerian-kementerian sudah mempersiapkan lang­kah-langkahnya. Misalkan Kementerian Pertanian mem­bangun irigasi-irigasi untuk menyelamatkan ratusan ribu hektar sawah, terutama di Jawa sampai NTB (Nusa Tenggara Barat) yang pembangunannya sejak Desember 2014.

Selain itu?
Kami juga sudah mempersiap­kan beberapa skenario terburuk tentang dampak kekeringan Elnino, termasuk kebakaran hutan.

BPJS Kesehatan tidak se­suai syariah berdasarkan fatwa MUI, bagaimana sikap pemerintah?
Kami sudah meminta BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke MUI. Kita sudah melakukan pertemuan ke­marin (Jumat, 31/7), tapi karena beberapa pejabat MUI harus fokus dulu untuk Muktamar NU dan Muhammadiyah, jadi pertemuan lanjutannya akan dilakukan minggu depan. Kami masih menunggu hasil interaksi antara MUI, BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan. ***