Bermarkas di Apartemen, Digaji dari Kantong Ahok

 
Veronica Tan, istri Ahok, yang menjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) mau dipanggil soal rapat revitalisasi kota tua. Tak hanya itu, politisi Kebon Sirih menarget Ahok Center, yang dituduh mengatur pengelolaan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.

Benarkah Ahok Center cawe-cawe dalam pengelolaan CSR? Apa saja kegiatan organisasi ini?

Ketika ditanya mengenai ke­beradaan kantor Ahok Center, satpam apartemen Juanda lang­sung menunjukkannya. "Ahok Center ada di lantai dasar. Lurus saja dari sini (gerbang)," ujar pria yang menjaga hunian ver­tikal yang berada di seberang Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.

Di lantai dasar apartemen ini ada beberapa ruangan yang disewakan. Menuruni beberapa anak tangga tampak pintu kaca yang ditempeli stiker gambar Ahok. Bekas bupati Belitung Timur mengenakan kemeja kotak-kotak, "seragam" saat kampanye pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) DKI pada 2012 lalu.

Di balik pintu ada ruang seluas 10 meter persegi. Di dalamnya disediakan meja dilengkapi lima kursi. Di atas meja itu dipasang tulisan "Silakan ambil nomor antrean". Sebuah buku tamu juga disediakan.

Dua orang terlihat menjaga meja itu. "Hari ini baru dua warga saja yang minta ban­tuan," kata Bunyamin Permana, pria yang menjaga meja ini. Ia memberitahukan bahwa kantor ini bukan Senin sampai Jumat. Waktu bukanya mengikuti jam kerja karyawan kantoran.

Inikah markas Ahok Center? Menurut Bunyamin, tempat ini merupakan markas rela­wan Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI. Meski pilgub sudah bera­khir lamaâ€"yang dimenangkan Jokowi-Ahok, para relawan tetap berkumpul di tempat ini.

Ada dua ruangan yang ditem­pati relawan di lantai dasar apar­temen Juanda. Ruangan pertama untuk menampung pengaduan masyarakat. Ukurannya besar, sekitar delapan meter persegi.

Di sampingnya ada ruangan yang lebih kecil. Ruangan ini dipakai untuk rapat. Di dalam­nya ada dua meja yang disusun membentuk huruf L. Ada empat relawan yang sedang berceng­krama di ruangan ini. Di atas meja bergeletakan foto-foto kegiatan relawan. "Tadinya ini foto ditempel di dinding, tapi pengelola gedung bilang mau dicat," kata Bunyamin.

Apakah relawan memben­tuk Ahok Center setelah pil­gub selesai? Sebutan itu, kata Bunyamin, bukan dari relawan. "Itu masyarakat yang menye­but, biar mudah," kata pria yang merupakan mitra Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini.

Bunyamin menjelaskan set­elah pilgub para relawan me­mutuskan menjadi pemantau program-program Pemprov DKI. Ruangan ini dijadikan markas mereka. Ada 10 relawan yang aktif di tempat ini. "Ganti-gantian jaga kantor," ujarnya.

Menjalankan tempat ini layaknya kantor, para relawan itu digaji. Juga ada dana untuk aktivitas sehari-hari. Berapa dananya? Dari siapa? "Soal dana silakan tanya Natanael," elak Bunyamin.

Natanael Opposunggu adalah koordinator relawan. Ia me­nyebutkan relawan yang men­jalankan kantor ini digaji sebesar Rp 2,7 juta per bulan atau setara dengan upah minimum reginonal (UMR) Ibu Kota.

Selain itu, para relawan set­iap harinya mendapatkan uang makan sebesar Rp 25 ribu per hari. Jika melakukan advokasi masyarakat, mendapat uang makan lebih besar, yaitu Rp 45 ribu per hari.

Natanael enggan buka-bukaan soal dana untuk sewa kantor di sini. Ia hanya menyebutkan jum­lahnya tidak besar karena pen­gelola apartemen mengetahui relawan ingin membantu warga Jakarta. Bahkan, pengelola apar­temen tidak mempersulit warga yang ingin ke kantor relawan.

Natanael menegaskan, seluruh dana operasional kantor dan gaji relawan dari Ahok. "Duit prib­adinya Pak Ahok," sebutnya. Ia juga menandaskan tak ada kegia­tan relawan yang menggunakan dana APBD.

Ahok: Relawan Cuma Mengawasi Penyaluran CSR

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah tuduhan bahwa Ahok Center mengelola dana CSR dari swasta. "Tuduhan (kepada) Ahok Center, cari saja di seluruh dunia. Mana ada Ahok Center," katanya.

"Itu cuma relawan yang sak­ing semangat ngawasin CSRke rusun pas banjir. Relawan. Namanya juga relawan, nga­wasin sampai apa nggak ba­rangnya. Lalu mereka pake gaya dan nama, Ahok Center, katanya gitu. Kemudian dicatat di Dinas Perumahan mitranya Ahok Center," jelas Ahok.

Ahok menandaskan pen­gelola dana CSR transparan. Ia pun mengawasi dana ini begitu ketat dengan adanya berita ac­ara maupun tanda tangan. "Saya nggak pernah terima CSR, coba lihat semuanya tidak diberikan kepada kami dalam bentuk kontan," kata Ahok.

Relawan Ahok atau yang lebih dikenal dengan Ahok Center kembali dikaitkan den­gan penerimaan bantuan CSR dari perusahaan swasta di DKI. DPRD DKI pun berencana membuat angket baru guna menyelidiki relawan yang be­rafiliasi dengan gubernur.

Terkait rencana memuncul­kan angket baru untuk memer­iksa Ahok Center, koordiantor relawan Natanael Oppusunggu mengatakan bersedia dipanggil DPRD.

"Silakan saja. Saya siap kok kalau memang mau diperiksa. Orang selama ini kita nggak pernah menerima ba­rang, semua melalui BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan diteruskan ke Dinas Sosial DKI. Jadi, apa yang mau diperiksa?" ujar Natanael.

Natanael menjelaskan, soal bantuan CSR, para relawan tidak pernah menerima maupun mengelola. Pihaknya hanya menjalani tugas pengawasan diminta gubernur.

"Barang CSR itu tidak pernah kita pegang, terima, atau tanda tangan tidak per­nah. Semua masuk melalui BPKD. Kita hanya diminta melakukan pengawasan, benar tidak barang itu sampai," ujar Natanael.

Dia mencontohkan, pada Maret 2013, ada bantuan ba­rang berupa televisi, kulkas, tempat tidur, dan beberapa lainnya yang berasal dari CSR. Pemprov DKIlalu memberi­kan bantuan itu penghuni rusun Marunda, Jakarta Utara.

"Nah, waktu itu kalau tidak salah ada 18 item, tapi itu pun tidak melalui kita, melalui BPKD dan Dinas Sosial yang memberikan untuk Rusun Marunda. Tugas kita hanya memeriksa ke lapangan," ujar Natanael.

"Misalnya kulkas. Yang di­terima berapa? Yang dibagikan berapa? Kita catat," tambah Bunyamin Permana, relawan yang bermarkas apartemen Juanda.

Jadi Unit Reaksi Cepat Tangani Keluhan Warga

Para relawan yang kerap disebut Ahok Center juga me­nampung pengaduan dan ke­luhan masyarakat. Dua warga Jakarta Pusat yang datang ke tempat ini, kemarin, mengadu anaknya tidak bisa ikut ujian nasional SMA bulan depan karena belum melunasi uang sekolah.

Bunyamin mengatakan, relawan akan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Dalam kasus ini, relawan ter­lebih dulu mendata sekolah yang dikeluhkan. Setelah itu, relawan akan terjun ke sekolah dan meninjau kediaman warga yang mengadu.

Saat turun ke lapangan, para relawan "menyamar" men­genakan pakaian biasa untuk menggali informasi. Jika me­mang pengaduannya benar, relawan akan membantu men­carikan solusi masalahnya.

Bunyamin mengungkapkan selama ini pihaknya banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai pelayan­an pendidikan dan kesehatan. Lantaran itu, pihaknya ikut mensosialisasi program-pro­gram Pemprov DKI di bidang itu yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Para relawan terjun ke masyarakat hingga membantu proses warga agar bisa ikut program itu.

Ahok, kata Bunyamin, me­nyediakan tiga nomor hand­phone untuk menampung pen­gaduan. Relawan akan diminta mengecek pengaduan yang diterima gubernur.

Koordinator relawan, Natanael Opposunggu, lalu memerintahkan kepada 10 relawan yang bertugas untuk terjun langsung ke masyarakat. Nantinya, relawan langsung melaporkan kondisi lapangan kepada Natanael lalu diterus­kan ke Ahok. "Bisa dikatakan (kami) unit reaksi cepat (URC) Pak Ahok," katanya.

Bunyamin mencontoh­kan, salah satu hasil kerja relawan melakukan advokasi masyarakat di salah satu rumah sakit. Ia menceritakan ada warga yang kesulitan pem­biayaan kesehatan. Relawan pun menemui direktur rumah sakit itu meminta warga yang bersangkutan ditangani lebih dulu.

Cara kerja para relawan, kata Bunyamin, mirip seperti sur­veyor yang mengecek keadaan warga Jakarta. Jika ada yang perlu bantuan, langsung di­laporkan kepada gubernur.

Kerap membantu warga, banyak warga yang datang ke markas relawan di apartemen Juanda. Dalam satu hari, mini­mal dua warga datang untuk menyampaikan pengaduan maupun keluhan. "Biasanya mereka punya masalah soal pendidikan dan kesehatan," pungkasnya. ***