Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 18/2).
"Sebab sewaktu-waktu Kapolri itu bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kalau hal itu sampai terjadi, maka tidak sekedar akan muncul kegegeran, tetapi boleh jadi akan menciptakan konflik Polri-KPK yang jauh lebih dahsyat dari saat ini," ungkap Said. (
Baca: KPK Harus Terus Memproses Kasus Budi Gunawan)
Karena itu, Said menganjurkan kepada Presiden agar kembali berkomunikasi dengan kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi mayoritas di DPR guna meminta persetujuan untuk tidak melantik Budi, manakala Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak setuju dengan niat Presiden untuk membatalkan pelantikan Budi. Prinsipnya, pembatalan pelantikan Budi hanya dapat direalisasikan oleh Presiden apabila disetujui oleh DPR.
"Sebab, lembaga perwakilan rakyat itu kadung menyatakan persetujuan atas pencalonan BG sebagai Kapolri. Jika Presiden memutuskan sendiri pembatalan pelantikan BG, dikhawatirkan akan timbul permasalahan baru. Bisa saja DPR nantinya akan menyoal Presiden atau terus menolak pencalonan Kapolri selain BG," demikian Said.
[ysa]
. Sangat riskan bagi Presiden Joko Widodo bila tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Melantik Budi Gunawan sama saja dengan memelihara masalah. 
BERITA TERKAIT: